Tata Kelola Gambut Indonesia Jadi Rujukan Pengetahuan Dunia

Tata Kelola Gambut Indonesia Jadi Rujukan Pengetahuan Dunia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar

SHNet – Langkah koreksi besar-besaran yang dilakukan pemerintah dalam tata kelola gambut, kini menjadi rujukan pengetahuan bagi dunia internasional. Hal tersebut ditegaskan dalam pertemuan Konferensi Global Landscape yang berlangsung dari tanggal 1-2 Desember, di Bonn, Jerman.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (LHK), Siti Nurbaya Bakar, hadir sebagai pembicara kunci dalam konferensi yang dihadiri oleh perwakilan khusus PBB, UN Environment, menteri lingkungan hidup sedunia, World Bank, NGO, peneliti, akademisi, dan para mitra global lainnya. Indonesia mendapat apresiasi setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Internasional (International Tropical Peatlands Centre/ITPC).

“Ini adalah rumah untuk konsultasi dan advokasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal, serta untuk kepentingan global,” kata Siti Nurbaya. Ia menjelaskan, basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Saat menjadi pembicara peringatan CIFOR ke-25, Siti Nurbaya menegaskan posisi Indonesia sebagai ‘taman bermain penelitian’ bagi pengetahuan kehutanan dunia. “Saya harap ulang tahun CIFOR ke-25 ini menjadi langkah monumental untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia, CIFOR dan semua mitra negara, untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kehutanan internasional,” tegasnya.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan DPD tersebut mengingatkan, bahwa pasca peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, telah memberi perhatian lebih pada pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. “Ini untuk mencegah kebakaran gambut seperti yang terjadi pada tahun 2015 ketika sekitar 800.000 ha dari 2,6 juta hektar area yang terbakar adalah lahan gambut,” katanya.

Komitmen pemerintah Indonesia ini ditegaskan kembali oleh Siti Nurbaya saat menjadi pembicara kunci pada Pembukaan Forum Global Landscape 2018. Ia mengatakan telah terjadi pergeseran besar tata kelola kehutanan Indonesia menuju perspektif baru keberlanjutan. “Kami telah pindah dari manajemen berorientasi kayu ke pengelolaan lanskap hutan. Kami juga telah mengambil langkah-langkah korektif untuk mencapai pengelolaan hutan lestari,” katanya.

Belajar dari Karhutla

Ia mengatakan Indonesia telah belajar banyak dari karhutla yang rutin terjadi hampir selama dua dekade. Presiden Jokowi tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, karena sangat merugikan  lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan juga kehidupan sosial masyarakat. “Kami telah mengembangkan banyak instrumen pengelolaan lahan gambut,” ujarnya.

Diantaranya melalui kebijakan moratorium izin di lahan gambut dan hutan primer, menerbitkan PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut, hingga menegakkan hukum lingkungan secara konsisten. Indonesia juga telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk memperbaiki konstruksi restorasi gambut dan operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan pemanfaatan gambut.

“Saat ini sekitar 177 pemegang konsesi telah mengembangkan rencana dan melaksanakan restorasi gambut sampai 2026,” katanya. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menempatkan restorasi lahan gambut sebagai strategi utama mengurangi emisi di sektor kehutanan.

Komitmen Indinesia sangat kuat dalam keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat melalui percepatan program perhutanan sosial atau program konsesi hutan desa. “Sebelum 2015, masyarakat hanya dapat mengelola 4-7 persen dari kawasan hutan tetapi setelah 2015 meningkat secara signifikan menjadi 27-33 persen,” katanya.

Ketika menjadi pembicara pada dua pertemuan lanjutan antar negara peserta konferensi, Siti Nurbaya juga menegaskan bahwa di lapangan, pengelolaan lahan gambut berkelanjutan tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, masyarakat global, dan sektor swasta.

Di ajang tersebut, ia juga berbagai pengalaman penting untuk pengelolaan lahan gambut tropis dunia, khususnya dalam A South-South dialogue. Teknik modern dan canggih dalam mengelola lahan gambut dan mencegah kebakaran telah dikembangkan. Selain itu telah dilakukan inventarisasi ekosistem gambut Indonesia dalam bentuk peta hidrologi gambut (Kesatuan Hidrologis Gambut, KHG) sebagai referensi untuk pemetaan yang lebih rinci di tingkat propinsi, kabupaten/kota.

Peta-peta ini menunjukkan bahwa total luas ekosistem gambut Indonesia mencapai 24,14 juta ha, di mana sekitar 9,16 juta hektar berlokasi di Sumatera, 8,39 juta hektar di Kalimantan, 60.000 hektar di Sulawesi, dan 6,53 juta hektar di Papua.

Setelah melakukan inventarisasi, area seluas sekitar 2,5 juta hektar ekosistem gambut telah ditargetkan oleh pemerintah untuk pemulihan pada tahun 2020. ‘”Memulihkan lahan gambut kami bukan hanya memperbaiki aspek biofisik pengelolaan lahan gambut, tetapi juga mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut dan keberlangsungan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan berlisensi,” katanya. (ino/PR)