KPK: Ukuran korupsi Lihat  dari IPK

KPK: Ukuran korupsi Lihat  dari IPK

SHNet, Jakarta  – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan ukuran korupsi di Indonesia harus dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

“Ukuran korupsi beda dengan ukuran penyakit kanker stadium 1, 2, 3, 4. Ukuran korupsi itu harus dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi kita,” kata Syarif di Jakarta, Rabu (5/12).

Namun, Syarif tidak memungkuri bahwa Indonesia masih merupakan negara korup.

“Tetapi kalau di ASEAN itu kita sudah melebihi Thailand. Kita sudah melebihi Filipina, kita sudah melebihi negara yang lain, kita nomor tiga di ASEAN. Jadi, saya pikir memang korupsi masih banyak, tetapi apakah itu stadium 3 atau 4. Lebih bagus kita pakai standar yang IPK dari pada kita memakai standar yang tidak pernah dipakai untuk mengukur tingkat korupsi suatu negara,” kata Syarif.

Sebelumnya, capres Prabowo Subianto mengatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Buku Panduan

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan buku panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha.Hal tersebut terkait terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh korporasi.

“Kalau kita lihat Undang-Undang KPK, mulai dari tahun 1999 sudah ada sebenarnya tanggung jawab pidana korporasi tetapi tidak ada satu sampai saya di KPK ini tidak ada satu perusahaan pun yang djadikan tersangka pidana korporasi. Padahal untuk bidang-bidang lain seperti lingkungan hidup, TPPU juga banyak,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Ia menyatakan setelah bertemu secara terbatas dengan para pakar salah satunya dengan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, pihaknya menghitung sekitar ratusan undang-undang RI yang mengenal pertanggung jawaban pidana korporasi.

“Yang kedua banyak sekali korporasi itu dipakai sebagai alat menyembunyikan hasil korupsi. Contoh Nazaruddin (mantan Bendahara Umum Partai Demokrat) dia membuat 38 perusahaan untuk menyembunyikan korupsinya. Itu yang kita tahu, pasti banyak yang kami tidak ketahui,” tuturnya.

Kemudian, kata dia, misalnya kasus yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar yang juga banyak menyembunyikan hasil korupsinya itu dalam bentuk perusahaan.

“Dan perusahaannya juga aneh-aneh kalau kita lihat karena yang jadi direktur salah satunya sopirnya, keluarganya, dan lain-lain,” ucap Syarif.

KPK pun saat ini, lanjut Syarif, sudah mulai melakukan penindakan dan sudah menetapkan tersangka korporasi dalam kasus-kasus korupsi. (Victor)