Anggota Bawaslu Diadukan ke DKPP Soal Reuni 212

Anggota Bawaslu Diadukan ke DKPP Soal Reuni 212

SHNet, Jakarta – Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan komisioner Bawaslu DKI Puadi diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka diadukan karena dinilai melanggar kode etik dengan mengeluarkan pernyataan tidak ada pelanggaran kampanye pemilu dalam reuni 212.

Keduanya diadukan oleh Jaringan Advokat Penjaga NKRI (Japri) pada Rabu (5/12). Menurut Presidium Nasional Japri Abdul Fakhridz Al Donggowi, seharusnya komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan komisioner Bawaslu DKI Puad tidak buru-buru mengeluarkan pernyataan seperti itu.

Sebagai lembaga yang mengawasi, menurut dia, komisioner Bawaslu tidak boleh terburu-buru dalam memberikan pernyataan kepada publik terkait hal itu.

“Ini terburu-buru, tidak profesional dan tidak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu kami laporkan ke DKPP untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian memutus dan memberikan sanksi apabila aduan kami terbukti benar,” katanya.

Ia mengatakan, dalam aduan itu pihaknya mengajukan screenshot berita terkait hal itu dan juga saksi-saksi.

Menurut dia, keduanya dinilai melanggar di antaranya pasal 15 huruf f yang menyatakan dalam melaksanakan tugas penyelenggara pemilu itu harus profesional dalam bersikap dan bertindak.

Sementara itu, komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dirinya telah melaksanakan tugas dan pernyataan tersebut memiliki dasar.

“Kalau mengadukan itukan hak warga, ya silahkan saja, kan memang ada salurannya,” katanya.

Ratna mengakui akan menjalani proses dari DKPPdan juga akan menggunakan hak jawab ketika diperiksa. “Jadi tugas yang harus saya lakukan ya menyiapkan jawaban terhadap pokok-pokok aduan. Yang berbasis pada fakta data yang ada,” kata Dewi.

Dewi mengaku hanya memantau acara 212 lewat televisi saja. Alasannya, ia baru saja dirawat di rumah sakit. (Victor)