Terobosan Pembangunan Ekonomi Perbatasan

Terobosan Pembangunan Ekonomi Perbatasan

PPLBN Entikong (Ist)

SHNet, ENTIKONG – Kementerian Pertanian sedang merumuskan terobosan kebijakan guna mendorong pembangunan di wilayah perbatasan. Hal ini untuk semakin mewujudnyatakan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), membangun dari wilayah pinggiran termasuk perbatasan antar negara.

“Kita ingin mengidentifikasi permasalahan dan rumusan kebijakan untuk solusi dan optimalisasi pemanfaatan  pembangunan fasiltas PLBN, khususnya yang berada di Kalimantan Barat,” kata Sujarwanto, Sekretaris Badan Karantina Pertanian (Barantan), saat melalukan kunjungan kerja bersama Direktur Pangan dan Pertanian  Badan Perencanaan Nasional, Anang Noegroho, ke Entikong.

Ia menejelaskan, kawasan perbatasan negara menjadi sangat startegis. Kawasan itu tak cukup dijaga dengan slogan, tetapi harus dengan bentuk konkret kehadiran negara. “Kesejahteraan harus dihadirkan di semua kawasan, tak terkecuali di tengah masyarakat perbatasan,” ujarnya.

Sementara itu, Anang Noegroho mengungkapkan, Bappenas melihat masing-masing daerah perbatasan tidak bakal persis sama dalam melaksanakan pembangunan. Perbedaan dalam pembangunan memang perlu dilakukan demi mengakomodir karakteristik dan kemampuan masing-masing wilayah, desentralisasi asimetris.

“Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik,” kata Anang.

Berdasarkan data pemerintah daerah tentang rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Sanggau tahun 2011 – 2031, wilayah ini terbagi kedalam 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung atau hutannya luas mencapai 552.017,09 dan kawasan budidaya seluas 724.096,29 ha.

Potensi lahan budidaya, khususnya pertanian  yang besar ini masih sangat memerlukan dukungan penuh pemerintah pusat. Pasalnya meski memiliki potensi lahan luas, lahan pertanian di Kabupaten Sanggau masih terkendala pada  produktifitas dan kualitas hasil panen yang masih sangat rendah.

“Malah bisa dikatakan setiap tahun hasil panen komditas pertanian selalu turun dari tahun ke tahun, dikarenakan gangguan hama dan penyakit tumbuhan. Belum lagi soal saprodi, pupuk dan benih yang harganya sangat mahal,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau H John Hendri.

Kepala Stasiun Karantina Kelas 1 Entikong, drh Yongky Wahyu Setiawan menyatakan ada 52 jalur ilegal di perbatasan Entikong yang merupakan wilayah Kabupaten Sanggau. Jalur ilegal ini belum dapat diawasi karena keterbatasan SDM, sarana prasarana serta wilayah yang cukup sulit. “Ini satu masalah yang besar yang menjadi fokus kami dari Karantina Entikong bersama dengan aparat keamanan,” kata Yongki.

Ia menjelaskan, potensi ancaman tidak saja terhadap masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan dan tumbuhan yang menjadi tusinya namun juga ancaman pada kejahatan lintas negara, pembalakan liar, pemancingan ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan ekonomi, peredaran narkotika, pergerakan teroris dan konflik sosial budaya.

Entikong juga sebenarnya memiliki potensi wisata, yang jika dikembangkan akan sangat menarik. Daerah ini memiliki potensi untuk sebagai daerah pasar modern untuk produk pertanian dan perikanan sekaligus wisata. “Hal ini tentunya dapat memberdayakan sumber daya manusia di wilayah perbatasan, menjadi daya tarik masyarakat Malaysia untuk berbelanja kebutuhan pangan ke Indonesia,” tambah Wigrantoro. (IJ)