Rumah Tinggal Yang Dijadikan Kantor Dan Tempat Usaha Akan Berakhir Tahun 1976

Surat Keputusan Pemerintah DKI Jaya

Rumah Tinggal Yang Dijadikan Kantor Dan Tempat Usaha Akan Berakhir Tahun 1976

Jakarta, 6 November 1974 – Larangan penggunaan rumah tinggal untuk kantor atau tempat usaha di daerah perumahan seperti sering dikemukakan Gubernur Ali Sadikin, hal itu didasarkan atas Keputusan Gubernur tanggal 4 November 1972 no. BD 3/24/19/1972 (LD-DKI 1972 no. 85), demikian penjelasan Kepala Humas DKI Sjaiful Alam.

Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa rumah tempat tinggal yang pada tanggal dikeluarkan keputusan ini digunakan untuk kantor/tempat usaha harus dikembalikan kepada fungsinya sebagai rumah tempat tinggal selambat-lambatnya sampai akhir 1976.

kantor dan tempat usaha tersebut harus pindah ke tempat yang peruntukannya adalah kantor atau tempat usaha (BZ, CT, TK I dan II) menurut rencana induk 20 tahun DKI.
Pengertian kantor/usaha dalam keputusan tersebut tidak termasuk tempat praktek dokter, apotik, dan tempat lain kepentingan umum yang menurut kebijaksanaan Gubernur telah mendapat ijin dari instansi yang berwenang, kata Sjaiful Alam.

Sedang pelanggaran atas ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dewasa ini banyak bangunan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya terutama di daerah perumahan seperti Menteng, Kebayoran, Tanah Abang dll yang digunakan untuk kantor/usaha lainnya.

Diakuinya pula bahwa keadaan tersebut diakibatkan oleh kurangnya fasilitas perkantoran beberapa tahun yang lalu sehingga beberapa tempat perumahan telah diberikan ijin sementara untuk tempat perkantoran, mengingat kebutuhan akan ruang kantor yang mendesak.

Sjaiful Alam menyatakan bahwa dengan makin lengkapnya fasilitas perkantoran dewasa ini, baik yang sudah ada maupun sedang dibangun, maka pemerintah DKI memandang perlu mengadakan pengarahan kearah tertibnya penggunaan tanah dan bangunan sesuai dengan rencana induk.

Larangan bongkar
Selain itu Sjaiful Alam juga mengingatkan kepada masyarakat akan adanya larangan bongkar bangunan rumah di daerah perumahan yang menunjukkan ciri khas peninggalan Belanda.
Larangan itu berdasarkan atas pasal 62 BBV 1919 – 1941 yang menyebutkan bahwa Dewan Kota berwenang untuk tidak memperkenankan mengadakan pembangunan baru, perombakan, perluasan/penambahan pada suatu daerah bouwblok jalan yang diperuntukkan suatu perumahan.

Berdasarkan keputusan Dewan Kota tersebut Gubernur dapat larangan/menolak permohonan ijin mendirikan merombak bangunan yang dianggap memiliki ciri khas peninggalan Belanda tersebut.

Pelanggaran atas ketentuan ini, pemilik bisa dituntut ke pengadilan atau bila bangunan tersebut sudah terlanjur dibongkar maka pemiliknya diharuskan membangun kembali sesuai dengan bangunan lama, demikian penjelasan Kepala Humas DKI Jaya Sjaiful Alam. (SH)