Penilaian Tanah Massal Berbasis Aplikasi

Penilaian Tanah Massal Berbasis Aplikasi

Ist

SHNet, JAKARTA – Nilai tanah yang selalu berubah berdasarkan waktu penilaianya menjadi tantangan utama pemerintah saat ini. Karena itu, seiring pesatnya perkembangan teknologi mendorong, Kementerian ATR/BPN merancang aplikasi penilaian tanah massal berbasis bidang tanah (PentaBIT 1.0).

Hal ini menjadi pokok pembahasanan Focus Group Discusion Group (FGD) dengan “Penilaian Tanah Massal Berbasis Bidang Tanah” di Jakarta, Rabu (7/11). Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah Kementerian ART/BPN, Arie Yuriwin, mengatakan pentingnya pengembangan kerja sama yang sinergis dalam merancang dan mengembangkan aplikasi penilaian tanah yang diharapakan dapat memudahkan perolehan data dan informasi nilai tanah.

“Aplikasi tersebut dibutuhkan kerja sama antar pemangku kepentingan terutama Kepala Perwakilan JICA di Jakarta dan Team Leader ProyekCapacity Development For Land Acquisition System Improvementin Republic of Indonesia ” atas dukungannya dalam pengembangan aplikasi ini,” kata Arie Yuriwin.

Dari sisi kepentingan pengadaan tanah, nilai tanah sendiri dibutuhkan dalam dua tahapan dari empat tahapan pengadaan tanah, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan. Pada tahapan perencanaan dibutuhkan estimasi nilai ganti kerugian dan pada tahapan pelaksanaan dibutuhkan besaran nilai ganti kerugian.

Arie Yuriwin berpendapat, nilai tanah menjadi unsur penting dalam kemudahan pengurusan pengadaan tanah. “Nilai tanah dalam kegiatan pengadaan tanah merupakan salah satu kunci keberhasilan pengadaan tanah. Perhitungan nilai bidang demi bidang tanah sudah seharusnya tersedia dan diperbaharui. Sehingga ketika instansi yang membutuhkan informasi tanah dalam menghitung perkiraan nilai ganti kerugian bisa mendapatkan referensi nilai pasar tanahnya. Demikian juga, ketika Penilai Pertanahan yang melakukan penilaian objek,” jelasnya.

Pengadaan tanah sudah memiliki tolok ukur untuk nilai bidang tanah. Sehingga diharapkan permasalahan ketimpangan besaran nilai ganti kerugian yang dihasilkan oleh penilai atas obyek pengadaan tanah yang berdampingan bisa diminimalisir dengan mengacu kepada nilai bidang tanah dari sumber yang sama.

Nilai bidang tanah dari sisi kepentingan komponen internal lain di Kementerian ATR/BPN, akan dibutuhkan pada penyusunan rencana detil tata ruang dan penghitungan estimasi nilai kompensasi akibat perubahan tata ruang, perhitungan nilai pada konsolidasi tanah, dari nilai horizontal unit bidang tanah menjadi nilai vertikal unit satuan rumah susun.

Sementara dari sisi pemangku kepentingan lain, nilai tanah sangatlah dibutuhkan untuk berbagai kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, seperti Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan penetuan Nilai Jual Objek Pajak yang menjadi dasar penarikan PBB, BPHTB, dan PPH. (Ino)