Pengadilan Berwenang Putuskan Sengketa Pilkades

Pengadilan Berwenang Putuskan Sengketa Pilkades

Ist

SHNet, JAKARTA – Sengketa pemilihan kepala desa (pilkades) bisa diselesaikan di pengadilan. Namun, hal itu sangat tergantung pada letak masalah yang menjadi dasar sengketa. Hal itu disampaikan Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Aferi S Fudail, di Jakarta, Jumat (2/11).

“Kalau ada sengketa di pilakades, bisa ajukan ke pengadilan. Tapi tergantung letaka masalahnya. Kalau ada pelanggaran pidana, bisa dibawa ke kepolisian. Kalau masalah pemilihan bisa gugat ke pengadilan,” kata Aferi S Fudail.

Namun, jika bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, tentu lebih baik. Hal itu disampaikan Aferi terkait permasalahan pilkades serentak yang terjadi Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu. Pilkades serentak di Lombok Tengah berlangsung, 24 Oktober 2018 lalu. Namun, masih ada calon kepala desa yang tidak terima hasil perhitungan suara.

Letak permasalahan karena ada perbedaan penafsiran soal coblosan tembus simetris yang dibatalkan maupun disahkan. Selain itu ada kecurigaan terjadi kecurangan dalam proses pencoblosan dan perhitungan suara, seperti penggelembungan daftar pemilih, dugaan politik uang dan sebagainya..

Setidaknya ada 27 desa dari 96 desa yang belum bisa menerima hasil perhitungan suara dengan tulus dan iklas. Akibatnya, ke-27 desa desa tersebut hasil pilkadesnya digugat ke pihak berwenang.

Asisten I Sekda Lombok Tengah, Moh. Amin, mengatakan gugatan tersebut adalah hak masyarakat. “Tim akan turun turun langsung ke 27 desa tersebut. Karena laporan gugatan itu berbeda-beda tiap Desa,” katanya.

Penyelesaian sengketa pilkades diatur dalam UU No 6/2014 tentang Desa dan PP No43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 sebagaimana diubah dengan PP No 47/2015.

Dalam UU Desa antara lain disebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pilkades,  bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades memang pada praktiknya dituangkan kembali dalam peraturan daerah setempat saja.

Moh. Amin mengatakan jika merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Tengah No. 12/2018, sebenarnya tegas mengatur bahwa jika ada surat suara yang tercoblos dua kali, otomatis dinyatakan batal. “Namun, ada yang berasalan itu lebih dikarenakan persoalan teknis di lapangan. Karena pemilih tidak tahu teknis saat mencoblos. Tapi itu tidak bisa, kesalahan pemilih kemudian dijadikan untuk melanggar aturan yang ada,” jelasnya. (Ino)