Ormas Harus Jadi Energi Positif

Ormas Harus Jadi Energi Positif

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo didampingi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo memberikan penghargaan ormas terbaik 2018 di Hotel Redtop, Jakarta, Selasa (6/11/18). (Foto : Ist)

15 organisasi masyarakat (ormas) mendapat penghargaan ormas terbaik 2018 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan diberikan dalam acara Forum Kordinasi Nasional Ormas dan Anugerah Penghargaan Ormas tahun 2018, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan
Kontitusi UUD 1945 tegas menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur lebih lanjut melalaui Undang Undang (UU). “Undang – undang memberikan kebebasan kita untuk berserikat berkumpul sesuai dengan peran dan aspirasi yang ada,” katanya.

Dalam konteks ini kebebasan berserikat dan berkumpul adalah pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 UUD RI Tahun 1945, dimana negara menjamin kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis.

Mendagri juga memandang potensi positif yang dimiliki setiap Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul sepanjang menaati Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Ormas merupakan potensi masyarakat yang secara kolektif harus dikelola sehingga menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat bernegara dan berbangsa. Dan ini perwujudan kesadaran kolektif setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” ungkapnya.

Mendagri juga menyampaikan rasa bangganya kepada ormas-ormas yang selama ini sangat membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintah. “Peran ormas jelas memberikan kontribusi dalam pembangunan, menjaga keutuhan NKRI, menjaga tetap tegaknya Pancasila, menjaga tetap bersatunya kemajemukan bangsa ini termasuk menjaga keutuhan UUD 1945,” tutur Mendagri.

Mendagri berpesan supaya ormas bisa menjadi energi positif bagi masyarakat. Pada masa kini, peran serta ormas sangat dibutuhkan karena bangsa ini tengah menghadapi tantangan besar terkait terorisme, radikalisme, narkoba, korupsi, kesenjangan, dan masalah sosial. Oleh karena itu, ormas diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi masalah tersebut.

“ Saya Kira 395.454 Ormas harus berani menentukan sikap siapa kawan, siapa lawan pada perorangan maupun kelompok atau golongan yang ingin mengacau NKRI, memecah belah bangsa. Ini tanggung jawab kita semua sebagai elemen bangsa,” ujarnya.

Tjahjo memandang bahwa keberadaan Ormas itu penting banyak hal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam ormas untuk menggerakan dan mengorganisir masyarakat di lingkup yang kecil lewat mekanisme ormas.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama para peraih penghargaan ormas terbaik 2018, di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Selasa (6/11).

Pemberdayaan Ormas
Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menjelaskan terkait dengan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. “Pengurus Ormas harus mampu menjalankan tujuan ormasnya sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan”.

Ia memaparkan bahwa pemberdayaan organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan strategis. Tujuan pertama, meningkatkan kualitas, kompetensi, kapasitas kelembagaan, dan pengurus ormas sehingga terbentuk kepemimpinan yang berkarakter, memiliki jati diri, dan berwawasan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan kedua, meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan pengurus ormas agar terwujud ormas yang mandiri, kredibel, dan akuntabel sehingga dapat secara konsisten menjalankan tujuan, fungsi, dan kewajibannya.

Tujuan ketiga, terjalinnya komunikasi dan sinergisitas dan jaringan kemitraan di antara sesama ormas maupun antara ormas dengan Pemerintah dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Sementara itu, Direktur Ormas M Lutfi mengatakan, pemberian penghargaan merupakan sebagian upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah sebagai mana diatur dalam Undang Undang Ormas. Penilaian atas penghargaan ini dilakukan oleh tim seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan media, dengan menggunakan beberapa indikator sebagai tolok ukur. Ormas maupun Pemda diberi kesempatan mendaftarkan diri. Penilaian dilakukan kepada ormas yang berbadan hukum maupun yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT). (*)