Larangan Toto KONI Sudah Diusulkan 3 Bulan Lalu

Pangkowilhan II

Larangan Toto KONI Sudah Diusulkan 3 Bulan Lalu

Jakarta, 30 November 1973 – Pangkowilhan II Letjen TNI Makmun Murod menilai mengenai larangan Toto KONI oleh Kopkamtib mengatakan Toto KONI memang dapat menimbulkan ekses yang ngatif sampai meluasnya daerah Jateng dan Jatim.

Untuk itu Pangkowilhan II telah menginstruksikan kepada Laksus di Kowilhan untuk mempelajari instruksi Kopkamtib tersebut agar tidak mendapatkan kesulitan nantinya dalam melaksanakan instruksi larangan tersebut.

Masalah Toto KONI sebenarnya, demikian Letjen Makmun Murod sudah 3 bulan yang lalu dilaporkan kepada Kopkamtib oleh masing-masing Laksus supaya dilarang. Panglima menolak untuk memberikan tanggapan sekitar reaksi Gubernur DKI mengenai larangan Toto KONI.

Pangkowilhan II Letjen TNI Makmun Murod memberi keterangan pada kesempatan jumpa pers di Aula Skogar Jakarta selesai Rapim Kowilhan II didampingi para Laksusda seluruh Kowilhan II para Pangkodau, Pangdaeral dan Pangdak beserta staf.

Bahas 3 masalah
Secara panjang lebar Pangkowilhan I telah menjelaskan hasil Rapim yang baru berakhir Kamis siang itu antara lain dikatakan bahwa Rapim telah membahas 3 masalah yaitu bidang Hankam, Kekaryaan dan Keamanan Ketertiban. Juga dibicarakan tugas pokok menjelang akhir tahun 1973 – 1974 antara lain meningkatkan integrasi ABRI dalam rangka pembangunan ABRI masa datang, Ketertiban Keamanan.

Dibidang keamanan ketertiban Kowilhan II mengungkapkan adanya ancaman yang datang dari 3 golongan yaitu sisa G30S/PKI, golongan subversif dan golongan ekstrim.
Mengenai kegiatan G30S/PKI yang merupakan pembicaraan pokok dalam Rapim itu, Pangkowilhan II menilai bahwa hingga sekarang tidak ada lagi basis maupun kekuatan fisik PKI seperti ketika peristiwa Blitar Selatan.

Dikatakan Purwodadi sudah bersih dari gangguan PKI sejak tertangkapnya gembong PKI Ponidjan dan Irawani namun demikian Panglima mengingatkan sisa G30S/PKI masih ada.

Pengamanan pembangunan desa
Panglima dalam menyinggung masalah pembangunan di desa katakan bahwa dalam Pelita II pembangunan akan dipusatkan di daerah. Untuk itu kata Panglima pengamanan pelaksanaan pembangunan di desa itu benar-benar diperhatikan agar semua fasilitas pembangunan betul-betul sampai kepad yang berhak.

Panglima tegaskan lebih lanjut bahwa masalah prasarana telah mendapat perhatian dari Laksus untuk melakukan pengawasan terhadap usaha penyelewengan.
Dikatakan bahwa masalah pupuk juga menjadi perhatian khusus karena menyangkut langsung kehidupan para petani.

Untuk menghindari adanya penyelewengan maka Pangkowilhan II telah menginstruksikan kepada seluruh Laksusda untuk segera melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyalurannya.
Menjawab peranyaan Panglima menyatakan bahwa instruksi tersebut bukan berarti Laksus ingin mencampuri urusan Pemda, Laksus hanya sebagai pelaksana untuk pengamanan.

Demonstrasi
Menyinggung masalah demonstrasi mahasiswa baru-baru ini, Panglima menanggapi bahwa apa yang terjadi itu merupakan “lapang dada” bagi Laksusda sehingga dalam peristiwa itu tidak terjadi penangkapan.

Laksus tidak apprior terhadap sesuatu keinginan yang dikehendaki masyarakat tambahnya hanya Laksusda menjaga agar peristiwa itu jangan menimbulkan gejolak yang dapat mempengaruhi situasi. Untuk itu laksus sudah memperhitungkan langkah pengamanan selanjutnya. Di daerah kekuasaannya menurut Panglima yang memerlukan kewaspadaan yang tinggi adalah DKI yang merupakan Ibukota RI.

Tentang PP-10
Mengenai masalah PP-10 kata Panglima juga dibicarakan dalam Rapim atas pertanyaan berapa jumlah yang kena PP-10 itu yang sudah kembali ke Indonesia, Panglima katakan bahwa Rapim menitik beratkan kepada segi intelijen untuk mengusut cara bagaimana mereka memperoleh paspor dan Visa.
Hal ini masih diselidiki terus apakah adanya pelarian dari RRC masuk ke Indonesia lewat Hongkong, demikian Letjen TNI Makmun Murod. (SH)