Korupsi Dana Desa, Warga Desa Dakung Protes Kejari Praya

Korupsi Dana Desa, Warga Desa Dakung Protes Kejari Praya

Ist

SHNet – Warga Desa Dakung, Kecamatan Praya, Lombok Tengah memprotes kinerja Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah karena bergerak lamban menangani dugaan kasus korupsi dana desa tahun 2015 di desa tersebut. Warga menduga ada dana sebesar Rp 350 juta yang pengelolaannya tidak jelas.

Persoalan di Desa Dakung itu makin rumit karena termasuk desa yang hasil pemilihan kepala desanya beberapa waktu lalu diprotes warga karena beberapa dugaan penyimpangan. Agus, koordinator aksi protes tersebut di Praya, Senin (5/11) mempertanyakan alasan Kejaksaan Negeri Praya tidak segera memproses dugaan kasus korpsi yang sudah lama dikeluhkan warga.

“Kami minta Bupati Praya agar tidak melantik Kepala Desa Dakung yang terindikasi korupsi,” kata Agus. Dugaan kasus korupsi oleh aparat desa dan Kepala Desa Dakung telah dilaporkan ke aparat penegak hukum sejak tahun 2016 lalu. Warga desa sudah pernah menyampaikan keluahannya kepada DPRD dan Bupati Lombok Tengah. Namun, tidak ada tanggapan yang sesuai dengan harapan.

Di Bandar Lampung, Kepala Desa Sukamulya, Sukau Lampung Barat, Chandra Gunawan, didakwa pasal 2 dan 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana ditambah ke dalam UU Nomor 20/2001 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Chandra Gunawan didakwa karena melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2016 lalu, yakni dengan sengaja secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara.

Ia diduga mengkorupsi Dana Pekon (DP) sebesar Rp 622 juta, Anggaran Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari APBD dan APBN tahun 2016 sebesar Rp 213 juta. Padahal dana dengan total Rp 835 juta tersebut untuk pembangunan yang ada di desa Sukamulya. Dalam melakukan tindak pindana korupsi, Chandra antara lain melakukan penggelembungan biaya beli material, penyedian peralatan kerja dan upah pekerja. Ia meminta nota kosong kepada toko penjualan material dengan alasan untuk membuat surat pertanggungjawaban (SPJ).

Di Bandung, pemerintah Propinsi Jawa Barat, akan mengevaluasi penggunaan dana desa untuk beberapa hal tertentu untuk mencegah adanya tindak pindana korupsi. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Kurniwa, mengungkapkan berdasarkan paying hukum yang dibuat oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Jawa Barat bisa mengevaluasi penggunaan dana desa.

Karena itu, ke depan pihaknya akan melakukan monitoring dan mengevaluasi mana saja titik yang rawan korupsi dalam pengggunaan dana desa. Monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari system informasi dan tata kelola perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dana desa dengan system komputerisasi.

Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, mengingatkan aparatur desa dan kepala desa agar tidak sampai dua kali berturut-turut menyisakan anggaran (silpa). Jika hal itu terjadi maka jatah dana desa tahun berikutnya akan dikurangi. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemdes DPMD Rejang Lebong, Bobi Harpa Santana, mengatakan hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225 tahun 2017.

Menurutnya, PMK tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa itu juga menyebutkan bagi desa yang pelaksanaan dana desa memiliki sipla kurang dari 30 persen, pelaksanaan silpa tersebut bisa dikerjakan bersamaan dengan anggaran DD tahun berikutnya. Tetapi, jika silpa kurang dari 30 persen pencairan dana desa tahun berikutnya harus disesuaikan terlebih dahulu. Karena itu, ia berharap dana desa di desa-desa di Rejang Lebong harus optimal. (Inno Jemabut)