Korupsi Dana Desa Kecil?

Korupsi Dana Desa Kecil?

SHNet – Warga Desa Dakung, Kecamatan Praya, Lombok Tengah memprotes kinerja Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah beberapa waktu lalu. Protes dilakukan karena bergerak lamban menangani dugaan kasus korupsi dana desa tahun 2015 di desa tersebut. Warga menduga ada dana sebesar Rp 350 juta yang pengelolaannya tidak jelas.

Di Bandar Lampung, Kepala Desa Sukamulya, Sukau Lampung Barat, Chandra Gunawan, dihukum penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Chandra Gunawan didakwa karena melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2016 lalu, yakni dengan sengaja secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara sebesar Rp 622 juta.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa sejak dana desa bergulir tahun 2015 hingga saat ini penyelewengan dana desa mencapai 40,6 miliar dari total dana yang digelontorkan sebesar Rp 186 triliun. Dua kepala desa di dua propinsi di atas adalah contoh dari sekitar 181 kasus korupi dana desa yang sudah ada di negeri ini. Indonesia saat ini memiliki 74.954 desa dan masing-masing mengelola dana desa.

Menurut peneliti ICW, Egi Primayogha, kasus korupsi dana desa selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ada 17 kasus pada tahun 2015, 41 kasus tahun 2016 dan 97 kasus tahun 2017. Pelakunya pun kini tak hanya kepala desa, tetapi sudah melibatkan perangkat desa dan bahkan istri kepala desa. “Total hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa, perangkat desa sebanyak sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa,” kata Egi.

Namun, bagi Wakil Presiden Jusuf Kalla, nilai kasus korupsi dana desa terebut sangat kecil bila dibandingkan jumlah desa penerima. “Kalau jumlah itu, 181, itu sangat kecil, bagus itu. Tahu anda, berapa desa yang dikasih dana? 75.000. Artinya yang menyeleweng atau korup itu hanya 2 per mil. Jadi kalau itu 2 per mil, ya memang itu tidak bisa dihindari,” tegas Jusuf Kalla.

Namun, hal itu tidak berarti mengecilkan peran pengawasan dana desa. BPKP dan inspektorat di daerah, kata Jusuf Kalla, harus terus memeriksa penggunaan keuangan desa sesauai dengan kewajibannya. Ia juga berharap dalam menggunakan dana desa, tidak boleh terlalu banyak menggunakan kontraktor. Pembangunan desa yang menggunakan dana desa sebaiknya menggunakan tenaga masyarakat setempat sehingga dana tidak lari ke wilayah lain.

Saat ini banyak dana desa yang mengendap di kas daeraha di kabupaten. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, sebelumnya mengatakan ada banyak dana desa yang mengendap di kas daerah. Padahal penyaluran dana desa dari kas negara ke kas daerah sudah berjalan baik. Karena itu, Kemendagri dan Kemendesa PDTT diminta untuk mengingatkan kepala daerah agar menyalurkan dana desa yang ada di kas daerah tersebut. “Supaya betul-betul bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Pembangunan SDM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) mengatakan pembangunan desa merupakan salah satu fokus utama dari pemerintah selama empat tahun belakangan. “Saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya desa itu selalu ada di pikiran dan hati saya, karena saya berasal dari desa. Selama empat tahun ini pemerintah betul-betul ingin fokus kepada desa. Desa menjadi bintang utama pembangunan selama empat tahun ini. Saya percaya dengan membangun desa, maka kita membangun Indonesia,” tegasnya.

Dengan program dana desa yang jumlahnya terus meningkat, Jokowi berharap agar dana desa hanya berputar di desa dan dimanfaatkan untuk pembangunan secara maksimal agar kesejahteraan desa dan warganya semakin meningkat. “Jangan kembali ke kota apalagi Jakarta, sehingga peredaran uang di desa, maksimal kecamatan semakin besar. Tanpa perputaran uang, mustahil desa meningkat kesejahteraannya,” ujarnya.

Pada tahun 2019 nanti, selain untuk pembangunan infrastruktut, dana desa juga dapat digunakan untuk menunjang program inovasi desa dan segala hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Misalnya yang berkaitan dengan stunting bisa menjadi perhatian kita,” katanya.

Persoalan stunting masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Gizi buruk sebagai penyebab stunting dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas SDM Indonesia ke depannya. Tahun 2014 angka stunting Indonesia sangat tinggi, mencapai 37 persen. Saat ini mencapai 30 persen dan Kepala Negara berharap masih bisa ditekan hingga 20 persen.

Karena itu, dana desa bisa menjadi salah satu tumpuannya. Pemanfaatan dana desa untuk tujuan tersebut telah diatur dalam Permendes Nomor 19 Tahun 2017 yang menyebut bahwa desa dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan. (ino)