KKI 2018 untuk “Strategi Kebudayaan yang Konkret”

KKI 2018 untuk “Strategi Kebudayaan yang Konkret”

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid memberikan sambutan pada Peluncuran Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018, di Jakarta, Jumat (9/11). [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Tujuan besar Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 adalah merumuskan Strategi Kebudayaan yang konkret. Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hilmar Farid, menyampaikan hal ini dalam sambutannya pada acara Peluncuran KKI 2018, di Jakarta, Jumat (9/11).

“Yang penting dari penyelenggaraan KKI 2018 ini adalah rasa kepemilikan yang tinggi. Ini karena basis data yang dihimpun adalah dari seluruh provinsi/kabupaten/kota di Indonesia,” ujar Hilmar.

Menurutnya, pemerintah memberikan ruang untuk aspirasi dari daerah-daerah, dengan cara menjadikan mereka sebagai bagian dari penyusun strategi kebudayaan.

“Ini yang membedakan penyelenggaraan KKI 2018 dari yang sebelum-belumnya,” kata Hilmar.

Ia menjelaskan, setelah pemerintah melalui Kemendikbud memiliki data dari provinsi/kabupaten/kota melalui tahapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), sekarang melalui penyelenggaraan Penyusunan Rekomendasi Stakeholder Kebudayaan untuk Strategi Nasional, Kementerian pun memiliki info sektoral.

“Semoga ada saling silang. Harapannya ada peta sebagai landasan yang solid dalam memajukan kebudayaan di Indonesia,” tambahnya.

Akan Ditetapkan Presiden
Rekomendasi dari seluruh tahapan tersebut akan dirumuskan sebagai Strategi Kebudayaan yang akan dilaksanakan dalam KKI 2018 pada 7 – 9 Desember 2018 di Kompleks Kemendikbud. Strategi Kebudayaan ini nantinya akan ditetapkan oleh Presiden pada 9 Desember 2018.

Hilmar Farid selanjutnya menegaskan bahwa proses pemajuan kebudayaan tidak selesai dalam tahap Strategi Kebudayaan. Tahap berikutnya adalah Strategi kebudayaan setelah ditetapkan jadi Peraturan Presiden (Perpres) akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangungan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Pembangungan Jangka Panjang (RPJP).

Menurut Hilmar ini menjadi penting karena RPJM-RPJP tersebut menjadi acuan program/rencana kerja pemerintah tiap tahunnya. Dengan kata lain kontribusi pemajuan kebudayaan untuk kemajuan umum adalah untuk membuat kebudayaan sebagai haluan pembangunan Indonesia.

Visi akhir dalam memajukan kebudayaan menurut Hilmar cukup sederhana, yakni menuju Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Misinya telah tertuang dalam Pembukaan UUD 45, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara perdamaian abadi. Pada masa lampau, misi itu berupa pertahanan dari ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negara. Namun, di era sekarang kebudayaan memiliki posisi yang teramat penting. Posisi itu adalah ketahanan budaya, yakni melindungi segenap bangsa dari arus kebudayaan global.

Rekomendasi Pra-Kongres
Dirjen Kebudayaan sebelumnya telah menyelenggarakan acara Pra-KKI 2018 pada 4 – 6 November 2018 lalu, di Jakarta. Berlokasi di Hotel Sultan, pelaksanaan kegiatan tersebut dibuat untuk mengakomodasi ruang sektoral terkait ekosistem kebudayaan. Kegiatan tersebut melibatkan 333 ahli dan pelaku budaya yang terbagi dalam 11 forum bidang budaya.

Rekomendasi-rekomendasi dari 11 forum itu nantinya akan digabungkan dengan keseluruhan dari 24 forum untuk Penyusunan Rekomendasi Stakeholder Kebudayaan untuk Strategi Nasional.

Penyelenggaraan forum-forum baik yang sudah maupun yang akan dilaksanakan itu merupakan satu dari 3 tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun inisiatif komunitas dan masyarakat untuk menyusun Strategi Kebudayaan. Rangkaian forum-forum diskusi itu disebut Pra-KKI.

Tahapan sebelumnya, yakni penyusunan PPKD Kabupaten/Kota telah dilaksanakan sejak Maret 2018, dan sampai saat ini tercatat sudah selesai sebanyak 206 PPKD Kabupaten/Kota. Sedangkan tahapan lainnya, penyusunan PPKD Provinsi, dilaksanakan setelah Penyusunan PPKD Kabupaten/Kota selesai dan beriringan dengan beberapa Kabupaten/Kota.

Kasubag Kerja Sama Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Darmawati menyampaikan bahwa terhitung sejak Agustus 2018, tercatat sebanyak 24 provinsi sudah menyelesaikan PPKD Provinsi. Jumlah PPKD tersebut nantinya akan terus bertambah sesuai amanat UUPK dan Perpres 65 tahun 2018. (whm/sp)