Kemendagri, Pemahaman Pemilu 2019 Tingkat Mahasiswa Masih Sangat Rendah

Kemendagri, Pemahaman Pemilu 2019 Tingkat Mahasiswa Masih Sangat Rendah

SHNet, Jakarta –  Pemilu 2019 tinggal hitungan bulan, namun masih banyak masyarakat terutama mahasiswa yang belum mengerti arti pentingnya Pemilu. Berdasarkan rendahnya minat mahasiswa tentang pemilu, Kementerian Dalam Negeri menggelar program diskusi mingguan yang mengambil tema ‘Tingkat Pemahaman Pemilih Terhadap Pemilu 2019’.

Dalam acara diskusi ini dihadirkan narasumber, Dian Permata, Peneliti dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dengan dipandu langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian, Bahtiar.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian, Bahtiar bahwa hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian Pemilu diharapkan dapat melihat tingkat partisipasi dari masyarakat pada Pemilu 2019 nanti dengan tingkat partisipasi pada Pemilu 2019 sebesar 77,5%.

Dimana kembali di katakan Bahtiar, peran Pemerintah serta Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik tegas dinyatakan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umun Pasal 434. Yang isinya adalah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilisasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilu.

” Sosialisasi serta pemahaman pendidikan politik bagi pemilih sebenarnya, bukanlah  tanggung jawab bagi penyelenggara saja. Namun, menjadi tanggung jawab kita semua yaitu penyelenggara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Ormas serta partai politik itu sendiri termasuk media massa,” ujar Bahtiar di Kemendagri Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018).

Sementara itu menurut Dian Permata peneliti dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menjelaskan dengan temuan-temuannya dalam melihat tingkat pengetahuan dan pemahaman Pemilu yang akan digelar secara serentak pada tahun 2019 di tingkat mahasiswa terbilang masih sangat rendah.

” Peneliti ini sebagai bagian dari partisipasi lembaga penggiat Pemilu dalam memproyeksikan tingkat pemahaman pemilih pasca disahkannya UU No7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan digelarnya Pilkada Serentak Tahun 2015,2017 dan 2018,” ujarnya.

Menurut Dian, dari hasil penelitiannya di 3 daerah, yaitu di Riau, Sumatera Barat dan Yogyakarta uang dilakukan secara singkat  diketahui cukup rendah terhadap waktu pwncoblosan, UU Pemilu yang berlaku untuk Pemilu 2019 serta pengetahuan tehadap lembaga penyelenggara Pemilu.

“Saat ini sumber informasi yang paling efektif didapat masyarakat dalam mengetahui pelaksanaan Pemilu  yang dilaksanakan secara serentak 2019 adalah, dari televisi, media cetak dan stiker KPU,” pungkasnya lagi. (Maya Han)