IPB: Pengelolaan Pesisir dan Laut Harus Sesuai Revolusi Industri 4.0

IPB: Pengelolaan Pesisir dan Laut Harus Sesuai Revolusi Industri 4.0

Ist

SHNet, BOGOR – Pengelolaan pesisir dan laut sudah saatnya memanfaatkan teknologi baru 4.0 untuk menjamin presisi dan efisiensi. Pengembangan teknologi baru seperti robotic, kecerdasan buatan, drone, satelit, big data, dan internet of things sudah menjadi keniscayaan seiring dengan kecenderungan revolusi industry 4.0.

Karena itu, kerjasama antar universitas di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara sangat perlu untuk diperkuat. Era saat ini adalah era kolaborasi dan bukan kompetisi. Demikian disampaikan Rektor IPB, Arif Satria, saat menjadi pembicara utama pada East Asian Seas Congress (EAS Congress) 2018 di Iloilo Filipina 27-30 November 2018.

Arif dalam kesempatan tersebut juga perkenalkan hasil riset karya dosen-dosen IPB tentang smart aquaculture, smart coastal management, dan prospek riset-riset smart fisheries lainnya.

Ario Damar (Kepala PKSPL IPB) dan Luky Adrianto (Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB) juga diundang untuk menjadi moderator pada sesi-sesi di konferensi yang diselenggarakan oleh PEMSEA (Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia) tersebut.

Setiap tiga tahun sekali biasanya memang dilakukan sebuah kongres yang dinamakan East Asian Seas (EAS) Congress, yang bertujuan untuk memperkuat komitmen tiap negara dalam jaringan partnership pada aplikasi Integrated Coastal Management (ICM) di masing masing negara. Kongres ini melibatkan unsur unsur pemerintah, institusi teknis dan kelompok industri yang mampu memperkuat jaringan saintifik, pemerintahan dan isu isu pengelolaan pada kawasan pesisir dan laut.

Pada tahun 2018 ini, EAS Congress dilakukan di Iloilo Filipina, dengan tema “25 Years of Partnerships for Healthy Oceans, People and Economies: Moving as One with the Global Ocean Agenda”. Setidaknya 900 peserta menghadiri EAS Congress ini dari seluruh negara anggota PEMSEA (Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia) dan Sahabat PEMSEA di Kawasan Asia Bagian Timur.

Ajang kolaborasi antar negara menjadi focus utama dari acara tiga tahunan ini, yang diharapkan mampu mengembangkan jaringan kerjasama dalam penerapan dan pencapaian Sustainable Development Goals khususnya SDG 14.

Rektor IPB, Arif Satria.

Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) sendiri adalah sebuah organisasi lintas pemerintahan yang beroperasi di kawasan Asia Timur bertujuan untuk memperkuat dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan kawasan pesisir dan laut yang sehat dan resilien.

Salah satu pendekatan yang dipromosikan oleh PEMSEA adalah pendekatan Integrated Coastal Management/ICM (Pengelolaan Pesisir Terpadu) di dalam pengelolaan kawasan pesisir di masing masing negara di Kawasan Asia bagian Timur. Salah satu komponen penting di dalam keberhasilan penerapan ICM adalah komponen Pusat Pembelajaran (Learning Center) yang berupa keterlibatan pendidikan tinggi yang terwadahi dalam Pemsea Network on Learning Center (PNLC). PNLC ini terdiri dari berbagai institusi Pendidikan Tinggi (Universitas) di Kawasan Asia Timur yang berpartisipasi di dalam penerapan pendekatan ICM di masing masing negara.

Agro Maritim

Berbagai terobosan teknis maupun social telah dikembangkan oleh PNLC di dalam mengawal keberhasilan aplikasi ICM di lokasi. IPB melalui Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL IPB) merupakan anggota dari PNLC dan sejak 2017 menjadi Ketua (Chair) PNLC yang dijabat oleh Ario Damar (Kepala PKSPL IPB).

Sebagai Ketua PNLC (2017-2018), IPB mengkoordinir 11 institusi pendidikan tinggi di kawasan Asia Bagian Timur di dalam pengembangan saintifik dan tehnology pada aplikasi ICM di masing masing negara. IPB juga menjadi pembina anggota beberapa anggota PNLC di beberapa universitas di Indonesia.

IPB melalui PKSPL IPB telah menjadi chair (ketua) dari Elemen Pendidikan Tinggi dari PEMSEA sejak 2017, merupakan elemen penting dalam keberhasilan penerapan praktek praktek ICM di kawasan. Keterlibatan IPB di dalam Jaringan PEMSEA selaras dengan kebijakan IPB yang baru saja me-launching IPB Agro Maritim 4.0 di Indonesia.

“Agro Maritim 4.0 amat relevan dalam meningkatkan peran Pendidikan tinggi dalam kontribusi ilmiahnya di dalam penerapan berbagai aplikasi pembangunan berkelanjutan di Kawasan Asia Timur (East Asian Seas),” kata Arif Satria. Berbagai tujuan dalam SDG khususnya SDG 14 (Life below water) menjadi focus utama capaian pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut.

Dalam sejarah pengembangan ICM di Indonesia, PKSPL LPPM IPB menjadi pioneer dalam penerapan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Sejak awal berdirinya yaitu di tahun 1996, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) – LPPM Institut Pertanian Bogor telah berkontribusi secara aktif di dalam pengembangan pendekatan (approach) Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Management – ICM) di Indonesia.

PKSPL – LPPM Institut Pertanian Bogor senantiasa berada di depan khususnya dalam mengawal dan menjamin bahwa pendekatan yang dilakukan senantiasa berdasar kepada pendekatan yang saintifik. Pendekatan keterpaduan di dalam pengelolaan wilayah pesisir yang telah terbukti secara global adalah pendekatan terbaik bagi pengelolaan pesisir perlu dikawal secara ilmiah. Berbagai permasalahan lingkungan (environment) dan sosial di wilayah pesisir memerlukan solusi yang secara saintifik terbukti kebenarannya.

PKSPL LPPM IPB tidak hanya terlibat dalam berbagai pendekatan teknis pemecahan masalah lingkungan seperti pengendalian pencemaran pesisir, pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi ekosistem. Namun juga, di dalam pendekatan sosial kelembagaan melalui peningkatan kapasitas (capacity development) pengelola kawasan pesisir, yaitu unsur pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan individu.

Berbagai pelatihan seperti pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dan berbagai pelatihan teknis seperti pengendalian pencemaran pesisir, rehabilitasi telah dilakukan oleh PKSPL IPB tidak hanya kepada insan akademis namun juga terhadap pegawai pemerintah (pusat dan daerah), kelompok masyarakat dan perusahaan swasta. (ino)