Hari Guru Nasional, “Kontaminasi” Politik Masih Terasa

Hari Guru Nasional, “Kontaminasi” Politik Masih Terasa

Dari kiri, Wasekjen FSGI Satriwan Salim, Sekjen FSGI Heru Purnomo, dan Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti saat jumpa pers dalam rangka Hari Guru Nasional, Minggu (25/11), di Jakarta. [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) yang pada tahun ini berlangsung di hari Minggu, 25 November 2018, diwarnai sejumlah kegiatan dan pembahasan, utamanya terkait persoalan guru. Salah satu yang mengemuka adalah pembahasan persoalan guru oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Organisasi guru ini merayakan hari Guru Nasional (HGN) dengan menggelar jumpa pers di Jakarta, Minggu (25/11). Tujuannya, untuk menyampaikan sejumlah analisis terkait berbagai problematika guru dan pendidikan di Indonesia. FSGI menyatakan, bagi organisasinya, perayaan HGN tahun ini terasa berbeda karena sekarang ini merupakan tahun politik.

FSGI menilai, pada tahun politik sekarang ini, “kontaminasi” politik di kalangan guru masih terasa. Saat ini, guru masih menjadi target bagi para politisi untuk mendulang suara. Menurut FSGI, tak mengherankan kalau tim pemenangan para calon presiden (capres)/ calon wakil presiden (cawapres) kerap mengiming-imingi guru dengan berbagai janji.

“Bahkan terkadang janji tersebut tidak rasional, misalnya janji menaikkan gaji guru hingga Rp 20 juta/bulan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI Heru Purnomo.

Heru menambahkan, para guru honorer pun bahkan “berakrobat” membuat kesepakatan politik dengan capres/cawapres tertentu demi diangkat menjadi pegawa negeri sipil (PNS). Bahkan, ada usulan yang mengejutkan, demi mendongkrak kualitas pendidikan nasional, perlu adanya impor guru.

Sementara itu, FSGI saat memantau di lapangan melihat, tidak sedikit guru yang membawa pandangan politiknya ke kelas. Keributan kecil kerap mewarnai grup-grup WhatsApp guru akibat perbedaan pilihan politik.

Catatan di Tahun Politik
Oleh karena itu, Heru mengatakan, ada tujuh poin catatan FSGI, terkait dengan peringatan HGN kali ini. Dua di antaranya terkait dengan tahun politik. Keduanya adalah sebagai berikut.

Pertama, di tahun politik sekarang para kandidat berlomba-lomba memberikan janji-janji politik khususnya terhadap guru. Guru masih menjadi objek janji-janji politik demi kepentingan elektoral semata.

“Perhatian kepada guru oleh elite politik hanya diberikan saat kampanye saja,” kata Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim.

“Namun, setelah terpilih nihil implementasi,” katanya.

Ia menyampaikan, yang lebih dramatis, bahkan ada yang menjanjikan gaji guru sebesar Rp 20 juta/bulan. Angka tersebut sangat menggiurkan, tetapi tak masuk akal dan tidak dikalkulasikan secara matang. Angka tersebut tidak bisa dikalkulasikan, baik dari aspek keuangan negara maupun aspek teknis, seperti kualifikasi guru yang mendapatkannya. Apakah guru yang mendapatkannya adalah guru berstatu PNS/non-PNS, guru di sekolah negeri/swasta, sekolah umum/madrasah, golongan/pangkat, bagaimana cara mendapatkannya, dst.

“Janji politik elektoral ini terasa asal ucap saja, tanpa kajian mendalam,” demikian pernyataan FSGI kepada media.

Membuat Resah
Kedua, ada janji tim sukses salah satu pasangan calon (paslon) yang telah membuat para guru resah. Janji tim sukses tersebut adalah akan mengimpor guru dari luar negeri dengan tujuan memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Para guru resah terkait janji tersebut, sebab keberadaan guru impor akan berdampak kepada kompetisi yang tidak sehat.

“Apalagi kenyataannya, para guru kita memang masih bermasalah dari aspek kualitas,” kata Heru.

Ia mencontontohkan. Apabila ditinjau dari sisi Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015, nilai rata-rata guru nasional masih di angka 56,69. Angka tersebut merupakan angka yang rendah pastinya.

“Bukannya berkomitmen meningkatkan kualitas guru dalam negeri dengan pelatihan, promosi pendidikan lanjut, tetapi ini malah berencana mengimpor guru-guru asing untuk menutupi kekurangan di dalam negeri,” kata Heru.

Padahal, dari segi kuantitas jumlah guru secara nasional ini berlebih. Yang menjadi masalah sebenarnya pada distribusi yang tak merata.

“Tentu mengimpor guru bukan cara yang cerdas dan bijak,” kata Heru.

Rekomendasi
Berdasarkan kedua catatan persoalan politik yang terkait guru di atas, berikut ini rekomendasi FSGI.Pertama, para elite politik khususnya para timses capres/cawapres jangan lagi menjadikan guru sebagai sasaran politisasi demi mendulang suara dalam Pemilu. Jika benar-benar ingin mengangkat harkat dan martabat guru, semestinya upaya itu sudah dilakukan sebelum masa Pemilu.

Guru bukanlah entitas atau kelompok sosial yang mudah untuk digiring demi politik elektoral sesaat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya elite politik memberikan pendidikan politik yang konstruktif dan bermartabat bagi guru. Jangan membawa guru (organisasi guru) ke pusaran konflik politik dan politik elektoral demi mendulang suara Pemilu.

Kedua, organisasi guru sudah semestinya independen dan netral, khususnya terkait momentum masa kampanye Pemilu. Di tahun politik ini guru (organisasi guru) rentan dipolitisasi bahkan dimobilisasi secara politik. Sudah waktunya guru (organisasi guru) fokus pada peningkatan kompetensi diri.

FSGI berpendapat, guru mesti berani melawan, jika ada instruksi dan mobilisasi dari atasan atau birokrasi di daerah untuk mengikuti aktivitas kampanye dan politik elektoral dalam Pemilu.

Ruang kelas di sekolah harus netral dari politik partisan. Proses pembelajaran di sekolah semestinya bersih dari politik praktis. Para guru sudah seharusnya cerdas dan bijak dalam menerima segala informasi yang diterima, apalagi terkait konten politik Pemilu (capres/cawapres).

“Jangan sampai yang terjadi adalah guru menjadi penikmat dan penyebar berita-berita hoaks dan bermuatan black campaign,” kata Heru. (whm/sp)