Bagi Pamong Desa Yang Kurang Mampu

Pemerintah Sediakan Dana Rp. 210 Juta

Bagi Pamong Desa Yang Kurang Mampu

Dalam Tahun Anggaran 1974/1975

Jakarta, 16 November 1974 – Pemerintah untuk tahun anggaran 1974/1975 menyediakan dana sebesar Rp. 210.972.400 untuk pemberian tunjangan kepada Pamong Desa yang kurang penghasilannya, demikian Menteri Dalam Negeri Amir Machmud mengungkapkan hari Jum’at.

Berbicara dalam suatu acara dengar pendapat dengan Komisi II (Dalam Negeri) di gedung DPR, Senayan, Amir Machmud menjelaskan bahwa sistem pembagian dari tunjangan tersebut diserahkan kepada Gubernur/Kepala Daerah untuk mengaturnya.

Menjawab pertanyaan Komisi, menteri menjelaskan bahwa penghasilan Pamong Desa pada saat ini tidak ada keseragaman jumlahnya, dalam banyak hal bergantung pada kemampuan masing-masing desa.

Desa yang mampu dapat memberikan penghasilan yang relatif cukup besar kepada Pamong Desa, sebaliknya desa yang kurang mampu belum dapat memberikan penghasilan yang layak, kata menteri.

Kegairahan
Karena desa yang belum mampu mencukupi kebutuhan Pamong Desanya dapat mengganggu ketenangan bekerja “maka perlu ditimbulkan kegairahan dengan meningkatkan penghasilan yang ada”, kata Amir Machmud.

Tentang ikut campurnya MUSPIDA dalam penggunaan bantuan desa oleh Amir Machmud dijelaskan bahwa hal tersebut tidak benar.
Dijelaskannya bahwa penggunaan dana desa sepenuhnya berada di tangan Gubernur/BUpati.

Ia juga menjelaskan bahwa menurut ketentuan Gubernur/KDH, Bupati, Walikota, Kepala Daerah, Camat dan Lurah/Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan bantuan pembangunan desa di daerahnya masing-masing, sedangkan dinas tekhnis lainnya hanya membantu dari segi tekhnis untuk kelancaran proyek bersangkutan.

Pengawasan
Menjawab pertanyaan Komisi, Amir Machmud menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan proyek Inpres di Kabupaten/Kotamadya dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah dengan dibantu oleh aparaturnya.

Menteri juga menjelaskan bahwa sepanjang menyangkut pengawasan yang bersifat preventif dan pengendalian operasional dilakukan Direktorat Pembangunan selaku pembina program bantuan pembangunan Kabupaten/Kotamadya tingkat Provinsi.

Sedangkan pengawasan yang bersifat represif, demikian dijelaskan selain dilakukan oleh Badan Pengawas tingkat pusat maka Inspektorat daerah tingkat provinsi selaku aparat pembantu Gubernur/Kepala Daerah juga berwenang melakukakannya. Dikemukakan juga selain itu DPRD juga terbuka kesempatan untuk melakukan peninjauan agar dapat mengetahui lebih jauh kemajuan pelaksanaan proyek Inpres di daerahnya serta terbuka kemungkinan untuk menyampaikan saran kepada Kepala Daerah.

Tunjangan kerja khusus
Menjawab pertanyaan anggota Komisi, oleh menteri diakui bahwa dibeberapa daerah memang terjadi kelambatan dalam pelaksanaan tunjangan kerja khusus sebagai akibat dari kesulitan dalam bidang tekhnis administratif.

Dijelaskannya bahwa pembayaran tunjangan tersebut sudah dilakukan sejak bulan Juni tahun ini.
Dikemukakannya bahwa khsusu mengenai pelaksanaan pembayaran tunjangan kerja di Irian Jaya sedang diadakan penelitian dan hasilnya akan diberitahukan kepada DPR, demikian Amir Machmud. (SH/Ant)