Aktifis Wanita Demo Di Kedutaan Arab Saudi, Untuk Bela Tuti

Aktifis Wanita Demo Di Kedutaan Arab Saudi, Untuk Bela Tuti

SHNet, Jakarta – Dengan meneriakkan yel-yel serta membentangkan spanduk berwarna merah dengan tulisan ‘ Saudi Arabia, bukan hanya membunuh tapi juga tidak memiliki rasa kemanusiaan!,   para aktifis wanita melakukan aksi demo  di depan Kedutaan Besar Arab Saudi du Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (2/11/2018) siang.

Aksi demo yang dilakukan aktifis wanita ini , mereka marah dan  tidak terima dengan Arab Saudi yang telah melakukan hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi  beberapa waktu  lalu.

Tuti diketahui mulai bekerja di Arab Saudi sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) sejak 2009. Lalu, pada 2010, ia mengalami kekerasan seksual perkosaan yang dilakukan ayah majikannya yang merupakan warga negara Arab Saudi.

Tuti pun membela diri, dia memukul pelaku hingga meninggal dunia. Setelah itu, Tuti kabur ke Mekkah. Namun nahas, saat diperjalanan Tuti justru diperkosa sembilan pemuda Arab Saudi di sana.

Aktivis KontraS, Putri Kanesia dengam tegas mengatakan, bahwa setiap elemen masyarakat, baik warga sipil, pemerintah, polisi, hingga mahasiswa berhak marah atas insiden hukuman mati yang diterima Tuti.

Menurut Putri, apalagi ekseskusi mati ini dilakukan tanpa notifikasi dari Kerajaan Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia.

” Eksekusi mati ini, bukanlah yang pertamakalinya diterima  buruh migran Indonesia dan kali ini hukuman mati dilakukan tanpa notifikasi ke Pemerintah Indonesia.  Untuk itu kita berhak marah, semua elemen masyarakat berhak marah terhadap Arab Saudi. Dan kita wqrga Indoneeia sudah dibuat marah oleh Arab Saudi,” kata Putri saat berorasi di atas mobil komando, tepat di depan Gedung Kedubes Saudi Arabia, Jakarta.

Proses hukum yang dijalani Tuti pun tak pendek, perempuan asal Majalengka itu harus menunggu hingga delapan tahun. Padahal, kata Putri, Tuti juga korban kebengisan dan pelecehan dari majikannya di tanah kaya akan minyak bumi itu.

“Tuti adalah korban kriminalisasi di sana,” kata Putri dalam orasinya di Kedutaan Arab Saudi.

Oleh karena itu, Putri dan sejumlah aktivis lainnya pun mengecam tindakan eksekusi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Selain itu, eksekusi tanpa notifikasi pada pemerintah RI, kata Putri, adalah tindakan yang tidak mematuhi tata krama diplomasi internasional.

“Bahkan tindakan ini adalah tindakan yang tidak menjunjung tinggi penghormatan Hak Asasi Manusia serta merendahkan martabat perempuan,” katanya.

Hal sama juga diungkapkan Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah. Anis menyatakan pemerintah Arab Saudi tak hanya pembunuh, tapi juga tak manusiawi.

Anis pun mendesak pemerintah Indonesia melakukan moratorium hukuman mati yang dilangsungkan di negeri ini. Jika sistem hukuman mati tetap diterapkan, Indonesia tak memiliki nilai lebih di mata negara lain ketika hendak menyelamatkan warga negaranya yang terancam dieksekusi.

“Kami dorong pemerintah Indonesia hentikan hukuman mati, karena jadi batu sandungan untuk penyelamatan hidup buruh migran,” katanya.

Tak hanya itu, dia juga menuntut Pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang uji coba pengiriman 30 ribu pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi, dan mendesak untuk segera mengerahkan sumberdaya politik dan diplomasi untuk mengupayakan pembebasan ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati di seluruh negara.

“Kami juga meminta segera tuntaskan reformasi tata kelola migrasi melalui pembentukan aturan turunan UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” kata Anis.

Sementara itu sebelumnya, anggota DPR RI dari Komisi 1, Charles Honoris menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi telah melanggar etika diplomasi dan hukum internasional.

“Terus terang ya, kami sangat menyayangkan adanya eksekusi mati oleh Arab Saudi tanpa memberikan notifikasi kepada pemerintah Indonesia. Dan menurut saya, pemerintah Arab Saudi dalam hal ini telah melanggar etika diplomasu dan hukum kebiasaan Internasional,” ujar Charles di Jakarta.

Kembali dikatakan politisi PDIP ini lagi, padahal pemerintah Indonesia selalu mengirimkan notifikasi kepada negara asal terpidana matu jika hendak melakukan eksekusi mati.

Untuk itu, Charles Honoris mendesak pemerintah untuk menghentikan motarium pengiriman TKI ke -21 negarq Timur Tengah yang pernah dilakukan pada tahun 2015. (maya han)