Aksi Demo Bupati Boyolali, Sudah Diatur Dalam UU No 9

Aksi Demo Bupati Boyolali, Sudah Diatur Dalam UU No 9

 

SHNet, Jakarta –  Kepala Pusat Penerangan  Kementriaan Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan,   sudah ada aturannya tentang kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum. Dan itu adalah hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan dan mengeluarkan pendapat.

” Dalam UU No9 Tahun 1998 sudah jelas sekali artinya, salah satu pointnya adalah bahwa hak menyampaikan pendapat dimuka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Kapuspen Kemendagri, Bahtiar melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Senin (5/11/2018).

Seperti diketahui,  aksi protes Prabowo atas pernyataannya, membuat Bupati Bojolali, Seno Samudra juga ikut turun ke jalan bersama ribuan warganya pada Minggu (4/11/2018) pagi.  Tidak hanya itu, namun juga ikut orasi untuk tidak memaafkan terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Kembali dikatakan Bahtiar,  bahwa  demokrasi yang maju sebaiknnya melalui lembaga-lembaga politik. Seperti dikemukakan pendapatnya di DPRD atau di Pemda.  Salurkan saja melalui mekanisme.lembaga politik yang sudah ada.

“Boleh saja turun ke Jalan, mengingat pernyataan tersebut sudah membuat seluruh masyarakat Bojolali menjadi murka. Tapi, alangkah baiknya bila aksi itu, disalurkan melalui mekanisme lembaga politik yang sudah ada,” tegas Bahtiar lagi.

Seperti diketahui, Bupati Boyolali Seno Samodro mengajak warganya untuk tak memilih calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto karena sudah melontarkan pernyataan ‘tampang Bojolali”.

Prabowo sempat mengatakan warga Boyolali tidak pernah masuk ke hotel mewah semacam Ritz Carlton di Jakarta.

“Saya tegaskan, karena ini Forum Boyolali Bermartabat, tidak usah menjelek-jelekkan Prabowo. Kita hanya sepakat tidak akan memilih capres yang nyinyir terhadap Boyolali. Setuju?” kata Seno, disambut teriakan ‘setuju’ ribuan warga Boyolali.

Ia membenarkan pernyataannya dan suasana di aksi demo tersebut. Seno mengaku mengajak warganya untuk tak memilih Prabowo namun tetap bersikap dengan bijak.

“Kita fokus konsolidasi untuk melakukan penghinaan ini menyikapi dengan cara yang arif dan bermartabat, pokoknya tidak milih capres itu,” ujar Seno yang merupakan kader PDIP serta sukses di Pilkada Boyolali 2015 ini lagi.

Kembali dijelaskan Bahtiar, aksi demo Bupati Bojolali itu sudah diatur dalam UU No 9 tahn 1998. “Jadi, sah saja, bila ia (Bupati Bojolali) mengemukakan pendapatnya dimuka umum, atas pernyataan yang membuat dirinya dan tentunya warga setempat tersinggung,” imbuhnya lagi. (Maya han)