Ada Tanda-Tanda Belakangan Ini Kamtibmas Terganggu

Pertemuan Kapolri – Kas Kopkamtib

Ada Tanda-Tanda Belakangan Ini Kamtibmas Terganggu

Jakarta, 5 November 1974 – Selama tiga setengah jam hari Sabtu yang lalu telah diadakan pertemuan khusus Kas Kopkamtib Laksamana Sudomo dengan Kapolri Letjen Polisi Widodo Budidarmo bertempat di MABAK, Jakarta.

Pertemuan yang juga dihadiri masing-masing staf Kas Kopkamtib dan Kapolri itu membicarakan masalah hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan tugas Keamanan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) dewasa ini.

Kepala Dispen MABAK Kolonel Polisi Suwarno yang juga turut dalam pertemuan itu menyatakan kepada “SH” Senin pagi bahwa pembicaraan antara hati ke hati Kas Kopkamtib dengan Kapolri diadakan karena adanya tanda-tanda bahwa belakangan ini Kamtibmas terganggu.

Dijelaskan Kolonel Suwarno bahwa pertemuan khusus itu menyimpulkan bahwa tidak ada halangan apapun untuk Polri dalam tugas kepolisiannya di dalam meningkatkan Kamtibmas.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan masyarakat itu sendiri itu yang utama, disamping tugas pokok kepolisian sendiri dan sewaktu-waktu kalau keadaan setempat gawat polisi dapat meminta bantuan kepada ABRI lainnya, demikian antara lain masalah yang disinggung dalam pertemuan tersebut.

Rapim Polri
Senin pagi Kapolri telah membuka Rapim Polri di Wisma Bhayangkara, Jakarta, dihadiri oleh 17 Kadapol se-Indonesia.
Kapolri Letjen Widodo Budidharmo menyatakan bahwa tugas kepolisian yang dilakukan sekarang masih jauh dari memuaskan oleh karena itu Rapim ini akan membahas kekurangan itu.

Rapim terbatas ini juga dihadiri oleh Komando Utama dari MABAK dan Badan Pelaksana Pusat MABAK (BALAKPUS). Kapolri juga mengharapkan supaya masalah konsolidasi ke dalam diutamakan terutama dalam menghadapi perkara dari anggota Polri yang diduga terlibat G30S/PKI.

Skrining pejabat dalam tubuh Polri supaya segera diselesaikan paling lambat sebelum April 1975. ditekankan oleh Kapolri bahwa kalau ternyata terbukti terlibat diajukan kepada Mahkamah dan kalau memang nyata tidak terlibat supaya namanya direhabilitir.

Dalam pada itu sumber “SH” menyatakan bahwa jumlah anggota Polri di Indonesia yang dinyatakan terlibat dalam G30S/PKI sebanyak 1.850 orang. (SH)