Urus Desa Perlu Satu Atap

Urus Desa Perlu Satu Atap

Ilustrasi/Ist

SHNet, Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla memberikan perhatian besar pada pembangunan di pedesaan. Salah satunya melalui anggaran yang besar dari pemerintah pusat ke desa. Perhatian itu dimaksudkan supaya desa menjadi lebih sejahtera.

Sayangnya, kucuran dana yang besar tersebut tidak dibarengi konsolidasi dan koordinasi satu atap di antara lembaga pemerintahan. Bahkan, pembangunan pedesaan masih kental dengan ego sektoral.

Hal tersebut mengemuka dalam seminar internasional “Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Guna Mewujudkan Desa Sejahtera”, di Jakarta, 1-2 Oktober 2018. Seminar yang digelar Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dihadiri akademisi dari berbagai perguruan tinggi, kepala daerah, dinas pemberdayaan masyarakat desa, perwakilan kementerian terkait, dan pembicara dari manca negara, yakni Malaysia, Filipina, Korea, dan India.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Akhmad Muqowam mengatakan, kontradiksi kelembagaan membuat perkembangan negatif untuk pedesaan. “Urusan desa dibelah menjadi dua kementerian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa,” katanya. Selain dua kementerian itu ada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemenkopolhukam, dan Kemenko PMK, yang juga terlibat ngurusi desa.

“Mereka tidak terkonsolidasi dengan baik karena jalur koordinasi yang berbeda-beda dan cara pandang yang berbeda pula,” ujarnya. Parahnya, setiap kementerian memiliki tipologi perkembangan desa dan indeks yang berbeda. Sementara dalam urusan keuangan, kewenangan yang dimiliki Kemendagri, Kemendesa, dan Kementerian Keuangan saling berbenturan.

Di sisi lain, BPKP yang memiliki perangkat Siskeudesa tidak hanya berperan melakukan pengawasan tetapi juga ikut mengatur, memerintah, dan melarang desa. “Kehadiran Polri, Kejaksaan dan Satgas Dana Desa yang terlibat dalam Binwas menambah kerumitan dan ketakutan serta berimplikasi meminimalisasi substansi dan fungsi pembinaan,” ujarnya.

Satu Kesatuan
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nata Irawan mengakui, memang ada yang belum optimal dalam urusan desa ini. “Kalau ada seminar optimalisasi karena memang ada yang belum optimal. Kami sudah melakukan pelatihan kapasitas pada 150.000 kepala dan aparatur desa. Kami melibatkan perguruan tinggi supaya kapasitas aparatur desa bisa meningkat,” katanya.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dari perangkat desa diperlukan agar mereka mampu menjalankan roda pemerintahan desa sehingga mampu melayani rakyat dengan baik.

Ia menjelaskan, seminar ini juga untuk mencari masukan terkait soal kelembagaan. Ia menjelaskan, saat ini ada dua peraturan presiden (perppres) yang mengatur kewenangan urusan desa, yakni Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa (Kemendes). Sementara terkait soal anggaran, Nata mengatakan, saat ini ada 18 Kementerian yang mengucurkan dana untuk desa di luar dana desa. “Soal dana dan anggaran untuk desa ini perlu didiskusikan, agar dana yang sudah diberikan kepada dana benar-benar bermanfaat untuk pembangunan desa,” ujarnya.

Saat ditanya apa rekomendasi yang diharapkan dari seminar ini, Nata menjawab, “rekomendasi yang positif”. “Dari seminar tadi mengemuka pembinaan desa harus menjadi satu kesatuan,” ujarnya. (Tutut Herlina)