Turunkan Keterjangkauan Harga, Pajak Rokok Harus Meningkat

Turunkan Keterjangkauan Harga, Pajak Rokok Harus Meningkat

ist

SHNet, JAKARTA – Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejumlah Rp 16,5 triliun menimbulkan kekhawatiran terkait keberlangsungan program asuransi kesehatan nasional. Target pencapaian Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) tahun 2019 terancam gagal.

Hingga saat ini keanggotaan JKN baru mencapai 92,4 juta orang dari target 107 juta orang. Padahal beban kesehatan yang ditanggung Indonesia semakin meningkat. Demikian disampaikan Yurdhina Meilissa, Planning and Policy Specialist Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) di Jakarta, Jumat (5/10).

Dalam UU 28/2009 ditetapkan bahwa kontribusi pemasukan pemerintah daerah dari pajak rokok sebesar 50 persen sebagai sumber dana pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya dalam Perpres 82/2018 ditetapkan kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan melalui kontribusi pajak rokok daerah sebesar 75 persen dari 50 persen realisasi penerimaan pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan sebesar 10 persen atas cukai rokok.

CISDI, kata Yurdhiana, sangat mendukung penetapan Perpres yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Penggunaan pajak rokok daerah, sebagai sumber pembiayaan kesehatan sudah jamak dilakukan di banyak negara dan terbukti efektif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mendorong upaya pengendalian tembakau.

“Alokasi pajak rokok untuk pembiayaan kesehatan melalui JKN sudah tepat, terutama karena rokok berkontribusi secara signifikan pada beban biaya yang ditanggung JKN. BPJS Kesehatan menanggung Rp 84 triliun di tahun 2017, dan 22 persen atau sekitar Rp 18,4 triliun digunakan untuk membiayai penyakit kronis terkait rokok seperti penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, dan kanker,” jelasnya.

Alokasi ini juga menandakan urgensi untuk menaikkan harga rokok melalui kenaikan tarif cukai. Karena itu, setelah Perpres ditetapkan, pemerintah pun perlu memastikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Cukai Hasil Tembakau menaikkan tarif cukai dengan maksimal dan menyederhanakan golongan cukai. Dalam jangka panjang, kata Yurdhiana, CISDI mendorong intensifikasi cukai rokok melalui penerbitan PMK Cukai Hasil Tembakau yang berpihak pada kesehatan masyarakat dan ekstensifikasi objek cukai lain melalui revisi UU Cukai.

Jika tarif cukai konsisten meningkat, ke depan afordabilitas, atau keterjangkauan rokok akan turun. “Jika keterjangkauan rokok turun, hal ini akan mengurangi beban ekonomi penyakit akibat rokok, yang akan turut mengurangi beban kesehatan yang ditanggung JKN. Di saat yang bersamaan, pemerintah juga harus melakukan penegakkan bauran kebijakan seperti merapikan sistem rujukan, perluasan kepesertaan, dan mengembangkan sistem penagihan iuran yang menunggak. Hal ini untuk memastikan penerimaan BPJS Kesehatan sesuai dengan yang direncanakan,” kata Yurdhina.

Daun tembakau (Ist)

Ia menjelaskan, Indonesia menjadi negara dengan prevalensi perokok pria dewasa tertinggi di dunia.

Perokok Anak Meningkat

Selain itu, sekalipun pemerintah menargetkan jumlah perokok anak turun dari 7,2% pada 2013 menjadi 5,2% pada 2019, jumlah perokok anak justru meningkat menjadi 8,8% pada 2016. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI), rokok menempati posisi kedua pada daftar pengeluaran rumah tangga tertinggi, di kelompok masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan.

Di saat yang bersamaan, terdapat 21 kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan Jamkesda dengan JKN sehingga kegiatan promotif dan preventif kesehatan tidak terpantau dengan baik, termasuk upaya menekan angka perokok.

CISDI berharap pemanfaatan dana pajak rokok untuk pembiayaan JKN sejatinya tidak hanya terfokus pada layanan kuratif. Sesuai dengan pasal 46 dalam Perpres 82/2018, JKN dapat dimanfaatkan untuk upaya layanan promotif dan preventif. Pada implementasinya, peningkatan pembiayaan JKN akan meningkatkan kualitas layanan promotif dan preventif di puskesmas.

Layanan kesehatan untuk menurunkan angka kesakitan akibat rokok, seperti layanan upaya berhenti merokok dan perawatan untuk green tobacco sickness,penyakit yang seringkali diderita petani tembakau akibat paparan racun nikotin di daun tembakau pada kulit, juga sepantasnya dimasukkan menjadi bagian layanan kesehatan yang ditanggung JKN.

“Harus dingat bahwa alokasi pajak rokok untuk BPJS Kesehatan tidak menjadikan perokok sebagai pahlawan kesehatan. Sudah seharusnya rokok dikenakan sin tax atau pajak dosa karena dampak negatif yang ditimbulkan. Upaya peningkatan pembiayaan JKN melalui alokasi pajak rokok harus sejalan dengan upaya penurunan beban kesehatan. Momentum ini harus diperkuat dengan kenaikan tarif cukai rokok yang signifikan,” katanya. (Inno Jemabut)