Tiga Tahun Rumuskan Undang-Undang Upah Buruh

Ketua Umum FBSI

Tiga Tahun Rumuskan Undang-Undang Upah Buruh

Jakarta, 12 Oktober 1974 – Undang-undang upah minimum perburuhan di Indonesia memerlukan proses yang agak lama. Ini disebabkan karena struktur ekonomi kita belum dapat dicapai suatu kesamaan.

Untuk menciptakan undang-undang minimum ini harus dumulai secara sektoral regional baru kemudian secara sektoral nasional, demikian Ketua Umum FBSI Agus Sudono yang didampingi oleh Sekjen Drs. Sukarno MPA dalam jumpa pers Kamis malam di Jakarta.

Dikatakan oleh Sudono jalan yang ditempuh sekarang ini untuk menetapkan upah buruh adalah melalui suatu badan triparti yakni melalui musyawarah antara pengusaha, buruh dan wakil pemerintah dan bila perlu mengajak pihak universitas.

Menjawab pertanyaan wartawan Ketua Umum Agus Sudono mengatakan mungkin diperlukan waktu 3 tahun untuk merumuskan undang-undang upah buruh. Sedangkan sistem P4D dan P4P dalam hal menyelesaikan perselisihan buruh perlu harus disempurnakan.

Pemogokan
Menyinggung mengenai pemogokan buruh, Sudono mengatakan 90% terjadi pada perusahaan dimana di dalamnya tidak terdapat serikat buruh. Untuk menghindarkan semua hal yang tidak diinginkan dan untuk mencapai suatu komunikasi yang baik antara buruh, pengusaha dan pemerintah maka di tanah air kita yang sedang membangun diperlukan suatu wadah buruh yakni FBSI. (SH)