Singapura Supaya Tinjau Kembali Keputusan Hukuman Mati

Presiden Soeharto Kirim Utusan Khusus

Singapura Supaya Tinjau Kembali Keputusan Hukuman Mati

Jakarta, 16 Oktober 1968 – Surat Presiden RI Jenderal Soeharto, kepada Presiden dan Perdana Menteri Singapura yang meminta perubahan hukuman mati menjadi seumur hidup dari 2 orang prajurit KKO yang ditahan sewaktu konfrontasi yang lalu, hari Selasa telah ditolak dengan resmi oleh pemerintah Singapura, demikian dilaporkan kuasa usaha RI di Singapura Jusuf Ramli dengan telepon kepada Brigjen Ali Murtopo.

Penolakan itu telah disampaikan hari Selasa oleh Menteri Luar Negeri Singapura kepada kuasa usaha RI di Singapura.
Berhubung dengan ini, pemerintah RI Selasa sore telah mengirimkan utusan khusus ke Singapura, Brigjen Tjokropranoto bersama seorang official dari Departemen Luar Negeri, untuk membawa pesan pemerintah RI kepada pemerintah Singapura untuk meninjau kembali keputusan hukuman mati itu.
Pelaksanaan hukuman mati itu akan dilaksanakan tanggal 17 Oktober 1968 jam 06:00 pagi.

Apabila hukuman itu dijalankan, maka pemerintah RI tanggal 17 Oktober itu akan mengirimkan sebuah pesawat khusus untuk menjemput jenazah para prajurit KKO itu.
Kedua orang prajurit KKO itu ialah masing-masing Oesman bin Mohammad Ali dan Harun bis Said alias Tahir.

Kedua prajurit KKO ini sewaktu konfrontasi yang lalu telah berhasil memasuki Singapura dan meledakkan bom di dalam kota yang mengakibatkan 3 orang penduduk tewas.
Surat Presiden Soeharto yang ditolak itu merupakan susulan surat Menteri Luar Negeri RI 4 bulan yang lalu dan yang telah ditolak 3 hari yang lalu.

Penolakan menteri luar negeri Singapura itu dicantumkan dalam suratnya kepada menteri luar negeri RI yang bertanggal 9 Oktober 1968. Segera sesudah itu tanggal 11 Oktober 1968 Presiden RI Jenderal Soeharto telah mengirimkan pula surat kepada Presiden dan Perdana Menteri Singapura untuk meminta keringanan hukuman mati itu.

Menlu Adam Malik menerangkan setibanya kembali di tanah air Selasa malam, bahwa ia telah minta dengan sangat kepada rekannya Menlu Singapura, Rajaratnam, agar hukuman mati yang telah dijatuhkan oleh Singapura terhadap 2 orang Indonesia yang ditangkap sewaktu konfrontasi, ditunda pelaksanaannya dan diperingan.

Permintaan yang sama dari pemerintah Indonesia itu telah disampaikannya pula kepada Wakil PM Singapura, Tah Chin Chu. Akan tetapi Menlu Adam Malik tidak menjelaskan, bagaimana tanggapan atau reaksi dari kedua pemimpin Singapura itu.
Dikatakan oleh Adam Malik, bahwa putera-putera kita itu sebenarnya adalah korban konfrontasi. Sekarang konfrontasi sudah tak ada lagi dan hubungan kita dengan Singapura berjalan demikian baik. Pemerintah kita sekarang bukan lagi seperti pemerintah yang lama itu, demikian Adam Malik.

Dinyatakan, jika hukuman mati itu jadi juga dilaksanakan oleh Singapura, apakah hal itu tidak akan mengganggu hubungan baik kita dengan Singapura, Menlu Malik tidak memberikan jawaban secara langasung, hanya dikatakan bahwa kita sekarang tidak lagi dalam masa konfrontasi.

Tanya jawab dengan pers di lapangan udara Kemayoran itu hanya beralangsung dalam waktu singkat dan Menlu Malik tampak sangat serius. Demikian juga Kepala Direktorat Aspas Deplu, Brigjen Supardjo yang menyertai Menlu Malik, tidak bersedia memberikan keterangan kepada pers.

Berbagai reaksi
Ketua MPRS Jenderal AH. Nasution, atas pertanyaan pers Rabu siang, mengenai persoalan hukuman mati atas diri dua orang prajurit KKO-AL masing-masing bernama Oesman bin M. Ali, Harun bin Said alias Tahir yang dijatuhkan oleh pengadilan pemerintah Singapura dan pelaksanaan hukuman Kamis besok, dikatakan bahwa hal ini sangat disayangkan.

Sebaliknya dan sangat penting dalam hubungan bangsa-bangsa dan selama hukuman belum dilaksanakan tetap mengadakan goodwill agar keputusan tersebut ditinjau kembali oleh pemerintah Singapura.

Sementara itu dari Panglima baru KKO-AL Mayjen Makiyat diperoleh keterangan bahwa apabila Singapura melaksanakan hukuman mati maka 2 orang prajurit KKO-AL tersebut diperlakukan sebagai pahlawan.

Ketika “SH” menghubungi atase militer Malaysia Kolonel Nurdin mengenai persoalan ini, ia tidak mau memberikan pendapatnya.
Panglima AL Laksamana (L) Mulyadi di Panti Perwira AL di jalan Prapatan, mengatakan bahwa ia berusaha sekuat tenaga melalui pemerintah untuk mengadakan hubungan secara goodwill agar keputusan itu dirubah.

Pangal mengatakan bahwa kesemuanya ini diurus melalui Hankam dimana yang pertama sekali ini ialah mengadakan hubugan baik antara negara Asia.
Sementara itu forum swasta nasional yang kini tengah bermusyawarah telah mengetuk kawat kepada Perdana Menteri Singapura, Chinese Chamber of Commerce, Malaysian Chamber of Commerce di Singapura dimana diserukan agar hukuman mati terhadap 2 prajurit Indonesia itu ditangguhkan.

Terhadap penolakan pemerintah Singapura
Berita akan dilaksanakannya hukuman mati atas dua anggota KKO-AL oleh pemerintah Singapura Rabu pagi telah mengejutkan masyarakat Indonesia dan beberapa pejabat pemeritah.
Kalangan Deparlu menyatakan rasa herannya atas sikap pemerintah Singapura yang tidak mau menggubris sedikitpun permintaan Indonesia untuk merubah hukuman mati itu, seperti telah disampaikan oleh Presiden Soeharto dan Menlu Adam Malik, kalangan Deparlu mengkhawatirkan bahwa penolakan pemerintah Singapura atas hukuman mati tersebut dapat mengganggu hubungan persahabatan kedua negara tetangga Indonesia dengan Deparlu untuk urusan Asia menggambarkan bahwa hubungan persahabatan Indonesia – Singapura akhir ini cukup baik.

Dari Departemen Kehakiman didapat beberapa rekasi diantaranya mengatakan bahwa persoalan tahanan “korban” konfrontasi pejabat itu mengingatkan tindakan pemerintah Indonesia beberapa waktu yang lalu yang telah “membebaskan” enam orang tahanan Malaysia dan memperkenankan mereka pulang ke negerinya “sementara menunggu keputusan grasi Kepala Negara Indonesia”.

Keenam warga negara Malaysia itu telah dijatuhi hukuman penjara antara 10 sampai 15 tahun oleh pengadilan Indonesia di Jakarta dan Medan dengan tuduhan sebagai mata-mata Malaysia dimasa konfrontasi yang lalu. Keenam tahanan itu baru-baru ini oleh pemerintah Indonesia khususnya Departemen Kehakiman telah “dibebaskan sambil menunggu keputusan grasi Kepala Negara” dan sekarang telah berada di tengah-tengah keluarganya di Malaysia. (SH)