Rahardjo : Hariman Tak Konsultasi Dengan Ketua MPM

Sidang ke-47 Perkara Hariman

Rahardjo : Hariman Tak Konsultasi Dengan Ketua MPM

Jakarta,12 Oktober 1974 – Slamet Rahardjo telah diajukan sebagai saksi tambahan perkara Hariman Siregar dalam sidang ke-47 hari Sabtu.
Saksi yang berusia 30 tahun itu menjabat Ketua MPM (Majelis Permusyawarahan Mahasiswa) UI dalam periode 1973-1974 dalam periode mana juga Hariman Siregar menjadi Ketua Umum DMUI.

Jaksa Penuntut Umum Ph. Rompas SH yang meminta saksi ini didengar mengajukan banyak pertanyaan.
Tanya : Dalam hubungan MPM dan DM ketika MPM memilih formatur DM apakah formatur juga sebagai mandataris ?.
Jawab : Sebelum saya jawab maka semua itu diatur dalam AD dan ART yang agar lebih baik saya bacakan. Dibacanya “pasal 39 AD menyebutkan bahwa DM harus melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada MPM dan MPM menerima pertanggung jawaban dari panitia yang dibentuk DM”.

Tanya : Apakah MPM UI telah mempunyai garis besar haluan dimana Ketua DMUI harus bekerja sesuai garis besar haluan tersebut ?.
Jawab : Kenyataan sampai sekarang belum dimiliki karena itulah lahir keputusan 14 September 1973 yang antara lain berisikan : bahwa dalam hubungan keluar Ketua DMUI harus selalu berkonsultasi dengan pimpinan MPM tetapi kenyataannya sampai sekarang Ketua DMUI (maksudnya Hariman) tidak/belum pernah mengadakan konsultasi dengan saksi sebagai Ketua MPM. Kemudian DMUI menyusun program kerjanya bulan November 1973.

Tanya : Apakah maksud keputusan 14 September 1973 itu ?.
Jawab : Karena keadaan yang mendesak waktu itu dimana pengurus DMUI harus segera dilantik menggantikan yang lama.

Ditegaskan oleh saksi karena situasi pada bulan Januari 1974 MPM keluarkan instruksi 12 Januari 1974 agar DMUI membatasi kegiatannya keluar. Kemudian ada surat Rektor yang menugaskan MPM menyelidiki persoalan DMUI dan mengenai masalah 10 Ex. Fungsionaris istilah saksi. (SH)