Prinsip Sistem Keamanan Kolektif

Adam Malik Setuju

Prinsip Sistem Keamanan Kolektif

Jakarta, 15 Oktober 1969 – Menteri Luar Negeri Adam Malik setibanya kembali di Jakarta Selasa malam menegaskan, bahwa tidak ada persoalan apa-apa antara Indonesia dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat, khususnya mengenai pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat.

Adam Malik yang kembali dari New York setelah menghadiri Sidang Majelis Umum ke-24 PBB selam lebih kurang satu bulan itu, selanjutnya menambahkan, tidak ada tekan-menekan antara delegasi Indonesia dengan delegasi Belanda di New York dalam persoalan laporan mengenai hasil Pepera itu di PBB.

Mengenai reaksi anggota PBB sendiri atas hasil Pepera dikatakan, bahwa reaksi umum adalah baik. Hampir seluruh delegasi yang menyampaikan pidatonya dalam sidang tersebut tidak menyinggung masalah Irian Barat tersebut.

Keamanan bersama
Atas pertanyaan sekitar usul Uni Sovyet mengenai usul sistem keamanan kolektif di Asia dan didunia umumnya, Malik mengatakan, bahwa pada prinsipnya usul itu baik dan semua negara tentunya setuju.
“Akan tetapi”, demikian ditambahkan, “sistem keamanan itu sendiri tidak jelas bagi kita”.

Keanggotaan RRT
“Bagi Indonesia telah menjadi prinsip, bahwa setiap negara yang belum menjadi anggota PBB, termasuk RRT sendiri”, demikian Adam Malik.
Mengenai hubungan Indonesia dengan RRT dikatakan, bahwa hubungan itu bisa saja dipulihkan, asal inisiatif datang dari RRT sendiri dan dengan syarat tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Menteri Malik juga mengatakan, bahwa di New York juga telah diadakan pertemuan para delegasi negara Non-Blok untuk membicarakan penyelenggaraan KTT Non-Blok. Pembicaraan itu menurut Malik telah menghasilkan persetujuan untuk mengadakan “pertemuan pendahuluan”, yang akan diadakan di Darussalam bulan Maret tahun depan. (Antara)