“Petisi 24 Oktober” Tidak Bertentangan Dengan GBHN

Kesaksian Drs. Syahrir

“Petisi 24 Oktober” Tidak Bertentangan Dengan GBHN

Jakarta, 2 Oktober 1974 – Petisi 24 Oktober yang dicetuskan oleh Dewan Mahasiswa UI bukan bertentangan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara, demikian Drs. Syahrir dam lanjutan kesaksiannya hari Rabu dalam pemeriksaan di sidang ke-40 perkara Hariman Siregar.

Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan Talas Sianturi SH dari Tim Pembela mengenai hubungan petisi 24 Oktober dengan GBHN.

Lebih lanjut dikatakan oleh saksi yang lanjutan ksaksiannya terpaksa ditunda dua hari akibat tertuduh tertimpa musibah bahwa istilah strategi pembangunan dalam petisi itu tidaklah identik dengan GBHN, malahan kata saksi, isi petisi tersebut adalah cocok dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Prof. Widjojo Nitisastro yang antara lain mengenai masalah pengangguran dan lain-lain.

Taktik dan strategi
Ditambahkan oleh saksi bahwa mengenai istilah strategi ini asal muasalnya terdapat dalam istilah militer yang selalu dikaitkan dengan perang, sedang pertempuran dipakai istilah taktik.
Akhirnya, banyak orang yang senang memakai istilah strategi ini dalam berbagai ilmu yang sebagian banyak sarjana yang menerima sedang sebagian lagi tidak setuju, dengan kata lain terdapat kesimpang siuran dalam memakai istilah ini atau tidak terdapat pengertian yang seragam.

Tasrif SH menanyakan apakah diantara 10 orang fungsionaris yang mengajuka mosi tidak percaya kepada Hariman ada yang menjadi engota GDUI, Syahrir menjawab “ada”.

Tanya : Siapakah itu ?, tanya Tasrif.
Jawab : Diantara 10 orang itu terdapat S. Sitorus dan Sarwoko, kata saksi.
Tanya : Jadi dari 10 fungsionaris ada juga yang senang dengan adanya GDUI ?.
Jawab : Ya, jawab saksi.

Hakim Ketua mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi setelah Pembela mengakhiri pertanyaannya kepada saksi.
Hakim : Berapa kali Soebadio Sastrosatomo memberikan ceramah di GDUI ?.
Jawab : Satu kali di jalan Jambu dalam rangka diskusi, judl prasarannya “Peranan Sosialism di Indonesia” dan satu kali lagi dalam rangka seminar 28 tahun kemerdekaan Indonesia di UI yang akhirnya distop oeh yang berwajib datidak dilanjukan.

Ditegaskan oleh saksi bahwa setiap diadakan diskusi oleh GDUI maka pertama kali ditentukan dulu apa yang menjadi topik pembicaraan baru kemudian dicarikan orang yang memberikan prasarn atau caramah, bukan sebaliknya.

Prof. Soemantri
Saksi menerangkan juga bahwa ia mengetahui betul Prof. Soemantri Brodjonegoro waktu itu Rektor UI, telah pula memberikan bantuannya kepada GDUI berupa kertas yang diperlukan dalam diskusi.

Tanya : Apakah GDUI merupakan bagian dari Universitas ?, saksi tidak mengatakan Ya atau Tidak melainkan dikatakan “seharusnya merupakan bagian dari universitas” agar universitas betul-betul menjalankan fungsinya sebagai lembaga ilmiah.

Saksi berikutnya telah dihadapkan Slamet Effendy Yusuf, Ketua Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijogo dari Yogya. Saksi ini terpaksa didatangkan karena Tim Pembela dan Penuntut Umum sendiri merasa perlu mengajukan pertanyaan tambahan disamping keterangannya yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada sidang Kamis lalu. (SH)