Pemilu Tidak Boleh Ganggu Pelita

Biaya Pemilu Rp. 20 Miliar

Pemilu Tidak Boleh Ganggu Pelita

Pertemuan Presiden Dengan Parpol NU, PNI, PARKINDO

Jakarta, 15 Oktober 1969 – Presiden Soeharto Selasa malam berturut-turut mengadakan pertemuan konsultasi dengan patai politik NU, PNI, dan PARKINDO membahas masalah pemilihan umum terutama yang menyangkut masalah krusial point dalam RUU-nya yang sampai saat ini masih dalam pembahasan oleh DPR-GR.

Presiden Soeharto dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari empat jam didampingi oleh Menteri Kehakiman Seno Adji SH, Menteri Penghubung MPR, DPR dan DPA MIntaredja SH dan Sekneg Alamsyah.

NU diwakili oleh Idham Chalid, Subchan ZE, Sjaichu Djamaluddin Malik, Imron Rosjadi, K.H. Masjkur, Jusuf Hasyim dan H. Nuddin Lubis, PNI terdiri dari Hardi SH, Isnaeni, Hadisubeno, Abdul Madjid, Usep Ranuwidjaja, Budijuwono, Abadi dan Hardjantho. Sedangkan pimpinan Partai Kristen terdiri dari Melanthon Siregar, JCT. Simorangkir SH, Drs. Manusama, Sabam Sirait dan Viktor Maondang SH.

H. Djamaluddin Malik (NU), M. Isnaeni (PNI) dan Siregar (Parkindo) selesai pertemuan menyatakan kepada pers bahwa mereka sangat puas dengan konsultasi tersebut.
Atas pertanyaan mereka menyatakan, bahwa dalam pertemuan itu tidak dibicarakan mengenai masalah penundaan pemilihan umum dan pemilihan umum akan dilaksanakan akan dilaksanakan sesuai dengan waktunya.

Biaya bisa ditekan
Sementara itu Ketua I PBNU Subehan ZE ketika ditanyakan mengenai pembiayaan pemilihan umum menyatakan , bahwa biaya Rp. 20 Miliar telalu besar dan ditekan sampai dibawah Rp. 10 Miliar.

Subchan menganggap tidak perlu pemilu tunda karena alasannya pembiayaan, karena biaya dapat ditekan sedapat mungkin.
Isnaeni dari PNI menyatakan, bahwa partainya sependapat dengan penegasan Presiden Soeharto yang menyatakan, bahwa pemilihan umum tidak boleh mengganggu jalannya pembangunan 5 tahun.

Karena itu PNI berusaha sekuat-kuatnya untuk menyelesaikan kesulitan yang masih ada, demikian Isnaeni.
Presiden Soeharto dalam konsultasi itu menjelaskan pentingnya masalah pemilihan umum dalam rangka menciptakan stabilisasi politik yang juga tidak boleh dipisahkan dengan pelaksanaan pembangunan lima tahun.

Ditegaskan oleh Presiden Soeharto, bahwa pemilihan umum harus bisa menjamin tegaknya Pancasila dan UUD 45. (Ant).
Dari sumber SH diperoleh keterangan bahwa partai NU dan PNI telah menyatakan kesediannya tentang maksimum yang diangkat untuk DPRD tingkat I dan II, dengan demikian secara formil hampir tidak ada lagi krusial-point dalam RUU pemilu maupun RUU susunan MPR/DPR.

Pembaharuan politik
Pertemuan Presiden dengan partai tersebut diadakan untuk membicarakan soal pokok pelaksanaan pemilihan umum. Dibicarakan akibat pemilihan umum bagi persatuan nasional, keamanan dan pembangunan. “Seandainya pemilihan umum jadi dilaksanakan pada tahun 1971, apakah estimate dari partai yang akan terjadi dinegara kita ?”.

Selanjutnya Presiden menegaskan bahwa secara prinsip perundang-undangan tidak ada perbedaan antara pemerintah dan DPR khususnya partai politik, sebab pemerintah tetap berpegang pada konsenseus yang sudah ada.

Pemerintah menghendaki pembaharuan politik, penyerderhanaan partai politik, tetapi dari pertemuan tersebut tidak jelas arah pembaharuan yang hendak dibawakan oleh pemerintah tersebut.

Sebab dipihak lain Presiden Soeharto mengatakan bahwa pasal 34 RUU pemilu mengenai siapa yang turut dalam pemilu tidak perlu dirubah, sesuai dengan konsenseus tersebut, padahal justru pasal inilah yang dimintakan oleh golongan karya di DPRGR supaya ditinjau kembali pasal ini menegaskan bahwa yang berhak turut dalam pemilu ialah partai, ormas, organisasi karya yang sudah ada mempunyai perwakilan di DPRGR sekarang ini, jadi secara umum memang sulit diharapkan adanya pembaharuan politik dari sikap pemerintah yang demikian itu, sikap status Quo tersebut.

Demikian kita peroleh dari kalangan yang mengikuti pertemuan partai dengan Presiden tanggal 14 Oktober 1969 di Istana Merdeka. (SH)