Pemerintah Masih Tutup Pemekaran Desa

Pemerintah Masih Tutup Pemekaran Desa

Foto: Ino/SHNet

SHNet, JAKARTA – Pemerintah masih menutup rapat peluang adanya desa baru atau pemekaran desa dalam waktu dekat. Moratorium pemekaran desa, lebih karena pertimbangan efisiensi dan keterbatasan anggaran negara untuk membiayainya.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi, usai mengikuti seminar Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Guna Mewujudkan Desa Sejahtera di Jakarta, Senin (1/10).

“Kita moratorium pembentukan desa baru. Tidak kita buka dulu. Kalau nanti kita buka, akan sangat berpengaruh pada pembiayaan pemerintah. Pemerintah harus siapkan gaji perangkat desa, gaji kepala desa dan sebagainya,” kata Anwar Sanusi.

Moratorium tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Saat ini Indonesia memiliki 74.093 desa. Dengan keberadaan dana desa, pembangunan di desa sudah berjalan dengan baik. “Jadi, jumlah desa 74.000 sekian sudah pas. Tidak ada penambahan,” ujar Anwar.

Berdasarkan UU 6/2014 tentang Desa, pembentukan desa baru harus memenuhi ketentuan minimal batas usia desa induk, jumlah penduduk, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah, sosial budaya, potensi desa. Selain itu juga pertimbangan atau prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat dan sebagainya.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syarat pembentukan desa di Indonesia tidak sama dalam hal minimal jumlah penduduk.  Di wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga; di wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga; di wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;  di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga. Sementara di wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga; di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga.

Makin sedikit jumlah penduduk di satu daerah, makin kecil jumlah minimal penduduk sebagai salah satu syaratnya. Di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga, sudah bisa membentuk desa baru. Di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga; dan di  wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.

Adapun tata cara pembentukan desa ialah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi desa. (ino)