Paulina: Kabupaten Sigi Harus Bangkit

Paulina: Kabupaten Sigi Harus Bangkit

Wakil Bupati Sigi, Paulina, SE

SHNet, PALU – Selain Kota Palu, Kabupaten Sigi paling parah mengalami kerusakan pasca gempa dan tsunami Palu beberapa waktu lalu. Seluruh kantor pemerintahan di kabupaten tersebut berantakan dan tidak ada yang bisa digunakan lagi. Kantor bupati, DPRD dan delapan kantor dinas yang selesai dibangun luluh lantah, hanya tersisa puing-piung.

Kabupaten hasil pemekaran tahun 2008 tersebut kini harus mulai dari awal lagi. Kantor-kantor pelayanan publiknya harus kembali dengan cara mengontrak. Praktis yang tersisa hanya kantor Kecamatan Dolo. Namun, kantor camat itu belum dicek secara keseluruhan isi di dalamnya, apakah layak digunakan atau tidak.

Rumah-rumah warga juga sama. Jika tidak rata dengan tanah, keberadannya retak, patah, miring, dan bahkan berpindah tempat. Lahan sawah yang sebelumnya rata dengan hamparan padi yang mulai menguning, kini bergelombang dan penuh dengan patahan-patahan. Pohon kelapa dan coklat juga sama, berpindah tempat dan buahnya berjatuhan. Irigasi yang tadinya mampu mengairi sawah sepanjang tahun, kini kering kerontang dan struktur tanah sangat padat dan keras. Air yang biasa memenih dam, habis ditelan bumi begitu saja.

Namun, situasi itu tidak boleh diratapi berlama-lama. Wakil Bupati Sigi, Paulina SE, kepada SHNet di kantor darurat Kabupaten Sigi di Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (11/10) mengatakan daerah tersebut harus bangkit dan bangun kembali dengan lebih baik. Sementara Pemda Sigi berkantor di tenda darurat yang sudah dibangun oleh BNPB dan BNPD. Batas waktu berkantor di tenda tersebut belum diketahui. Namun ke depan, jika Kantor Kecamatan Dolo dianggap layak, akan menjadi kantor seluruh kegiatan pemda secara sementara.

“Kami pastikan seluruh sistem pemerintahan tetap berjalan. Sejak Hari Senin (8/10) lalu kami sudah kerja seperti biasa dengan kondisi apapun. Pemerintahan harus jalan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa urus yang lain-lain,” tegas Paulina.

Ia menegaskan, pelayanan publik mulai dari kantor desa dan kelurahan, dengan situasi dan kondisi apapun harus dilakukan. Pasalnya, berbagai hal yang terkait dengan pemulihan, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dimulai dari tingkat desa dan kelurahan.

Paulina akui ini adalah situasi yang sulit dan tidak akan mudah. Bahkan mencari kantor untuk disewakan oleh Pemda Sigi tidak akan mudah. Semua bangunan berantakan. Ia menceritakan selama ini satu kantor dinas di Sigi dibangun dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp 3,5 miliar. Sejak kabupaten tersebut berdiri, delapan dari 32 kantor dinas yang harus dibangun selesai dikerjakan.

Pada sisa masa jabatannya, Paulina menargetkan bisa membereskan yang belum dibangun. Ssebab tidak mungkin kantor-kantor pemda akan terus berada di kontrakan. Namun, harapan itu kini pupus. Habis dalam sekejap. “Ini tantangan bagi kita. Tapi apapun situasinya, Kabupaten Sigi harus bangkit kembali,” tegasnya.

Kabupaten Sigi berpenduduk sekitar 224.000 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan dan 176 desa. Mayoritas penduduknya petani dengan hasil pertanian utamanya adalah padi, coklat, kopi dan kelapa. Hasil padi di Sigi selama ini mampu memasuk kebutuhan beras di Palu dan sekitarnya. “Kami penyokong utama beras untuk Sulawesi Tengah,” katanya.

Akibat gempa, sebanyak 21 aparatur sipil negara (ASN) meninggal dunia, 15 orang guru, satu orang pengawas, satu orang anggota DPRD. Sejumlah kantor desa, pukesmas dan puskades rusak dan rusak berat. Satu rumah sakit daerah tak bisa digunakan kembali dan beberapa sekolah juga alami hal yang sama.

Diapresiasi

Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Aferi S Fudail, yang menjadi Ketua Lapangan Tim Pendamping Pemulihan Penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Dalam Negeri, mengatakan percepatan pengaktivan pemerintahan mulai dari desa sangat dibutuhkan untuk memulihkan berbagai situasi yang ada. Karena itu, ia mengapreasiasi semangat dan kegigihan yang dilakukan Pemda Kabupaten Sigi.

“Itu yang kita harapan, rodak pemerintahan harus tetap bisa dijalankan. Karena itu kita mendata semua mana saja fasilitas negara yang rusak, apakah ad ASN yang jadi korban, di instansi mana dan sebagainya,” kata Aferi.

Ia menegaskan hal yang paling penting adalah data dokumen penduduk yang akan menjadi awal mula berbagai macam tahapan yang dilakukan ke depan. Apakah terkait dengan penerimaan bantuan, jaminan hidup dan sebagainya. “Karena itu, yang datanya hilang, bisa segera direkam ulang. Sistem kami bisa langsung jadi,” katanya.

Namun ia juga berharap agar semua unsur yang ingin mengambil data terkait bencana di Palu bisa diformalkan oleh institusi pemerintah. Dengan demikian data terkoordinasi dengan baik dengan penggunaan yang terarah dan tepat. (inno jemabut)