Kredit Jangan Bebani Anak Cucu

Kredit Jangan Bebani Anak Cucu

Kebutuhan Pokok Harus Terbeli Oleh Rakyat

Jakarta, 16 Oktober 1967 – Pejabat Presiden Jenderal Soeharto menegaskan bahwa sasaran utama stabilitas politik adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menjamin kemenangan kekuatan Orde Baru, sedangkan dibidang stabilitas ekonomi mengusahakan penyediaan kebutuhan rakyat yang minimal cukup dan terbeli oleh rakyat. Kedua hal ini menjadi prinsip pokok yang dipegang teguh oleh pemerintah dan tercermin dalam RAPBN 1968.

Jenderal Soeharto dalam amanatnya pengantar nota keuangan dari RAPBN 1968 di depan sidang pleno terbuka DPR-GR Senin siang selanjutnya menyatakan bahwa mengingat kemampuan kapasitas penerimaan negara di dalam negeri belum cukup untuk menampung kehancuran ekonomi yang telah terlalu besar kita warisi dari rezim Orde Lama serta mengingat gawatnya tekanan inflasi pada akhir 1966, maka pemerintah terpaksa menempuh jalan untuk menggunakan bantuan kredit luar negeri bagi usaha peredaan tekanan inflasi ini serta pembiayaan usaha rutin dari pemerintah sendiri.

Tetapi karena pemerintah menyadari bahwa bantuan kredit luar negeri ini kelak harus kita bayar kembali, maka penerimaan dan pemakaian kredit tersebut hanya bisa dipertanggung jawabkan apabila tidak merupakan beban tambahan atas pundak anak cucu kita. Untuk tahun 1968 kredit luar negeri yang masih kita harapkan dari negara sahabat sepenuhnya hanya akan dipakai untuk anggaran pembangunan dan tidak dipakai untuk keperluan rutin.

Pejabat Presiden selanjutnya menyatakan bahwa dalam rangka pengeluaran pembangunan maka untuk tahun 1968 terutama diusahakan sebagai tahun rehabilitas prasarana. Sebagian terbesar disalur kepada perbaikan prasarana ekonomi, khususnya di sektor yang menghubungkan sentral produksi dan sentral ekonomi.

Perubahan kabinet
Kepala Negara menyatakan bahwa masalah penting ini yang akan memegang peranan penting dalam pembahasan dan penyelenggaraan APBN 1968 adalah persoalan kabinet.

Melihat perkembangan penyelesaian berbagai Undang-Undang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu belum terbentuk, maka tanpa mendahului Keputusan MPRS tidak mungkin Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketetapan MPRS, yang berarti pula bahwa jangka waktu bekerja Kabinet Ampera akan diperpanjang.
Berdasarkan penilaian tersebut diadakanlah perubahan struktur personalia Kabinet Ampera. (SH)