Kepala Desa Dapat Dana Operasional Tahun 2019

Kepala Desa Dapat Dana Operasional Tahun 2019

Presiden Joko Widodo (Ist)

SHNet, BALI – Mulai tahun 2019, kelurahan akan mendapat dana kelurahan, sementara desa akan mendapat dana operasional desa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Bali mengatakan selama ini sudah banyak mendengar keluhan dari kelurahan.

“Karena itu, tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya,’Pak ada dana desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?’ Ya sudah, tahun depan akan ada dana kelurahan. Ini mumpung saya ingat juga,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu Kepala Negara juga menyampaikan kebijakan baru terkait desa, yakni adanya dana operasional kepala desa. Besaran dana operasional desa diambil dari dana desa sekitar 5 persen. “Akan ada juga yang namanya dana operasional desa, sehingga kepala desa akan jelas menggunakan dana desa itu,” tegasnya. Payung hukum untuk kedua hal tersebut, saat ini sedang dikaji.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan kepala desa agar menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya. Belanja dana desa sedapat mungkin untuk barang-barang yang ada di desa, tidak mengeluarkan untuk membeli barang-barang di kota. Dengan begitu, uang dari dana desa lebih banyak berputar di desa.

“Kalau ada ada beda harga sedikit tidak apa-apa, yang penting uang itu berputar di desa, tidak kembali ke kota,” kata Presiden. Ia berharap masyarakat desa bisa menikmati pembangun infrastruktur yang dilakukan pemerintah, seperti jalan raya, jembatan, jalan told an sebagainya. Jalan-jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan propinsi dan sebagainya harus terkoneksi dengan baik.

“Percuma kita bikin jalan lebar-lebar, bagus, kalau jalan desa, jalan kelurahan, jalan kecamatan, jalan kabupaten masih jelek-jelek,” ujarnya. Sekarang ini, tambahnya, konsentrasi pemerintah akan mulai geser pada pemberdayaan ekonomi daerah, ekonomi desa dengan inovasi dan teknologi yang tepat guna.

“Arahkan ke sana. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung, kerjakan. Hidupkan yang namanya ekonomi baru di desa, di kecamatan,” katanya.

Payung Hukum

Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto, beberapa waktu lalu mengatakan keberadaan dana desa yang diatur oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat desa berkembang cepat dan maju. Tidak saja infrastruktur jalan, jembatan, dan embung, tetapi juga pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan, PAUD, BUMDes, APBDes, PADes, tata kelola pemerintahan dan sebagainya.

Banyak orang kini ingin menjadi kepala desa. Jabatan kepala desa bukan lagi karena turun-temurun, tetapi diperebutkan secara demokratis, sekalipun tidak melibatkan partai politik. Kemajuan desa bahkan kini jauh lebih cepat dari kelurahan.

“Kelurahan sekarang memang banyak tertinggal dari desa. Nah, sekarang kita mendorong bagaimana supaya kelurahan juga ikut maju, tidak kalah jauh dari desa,” kata Eko Prasetyanto. Indonesia saat ini memiliki 8.479 kelurahan dan 74.958 desa. Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan tidak semua keluarahan maju dan berkembang. Padahal, yang diharapkan adalah kelurahan lebih maju dari desa karena kehidupannya lebih heterogen, tingkat pendidikan masyarakatnya lebih baik.

Menurut Eko Prasetyanto, apa yang dihadapi kelurahan perlu dicari solusinya. Dari segi regulasi, ada Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2018 tentang Kecamatan. Nah, mekanisme pelimpahan, delegasi wewenang yang diatur dalam PP tersebut perlu ditegaskan kembali, apa saja yang harus menjadi kewenangan kelurahan dan apa yang tetap menjadi kewenangan kecamatan.

“Dari sisi pendanaan, kita dorong sesuai pasal 30 ayat (8) dalam UU 6/2016 agar nanti bisa dapat dana kelurahan seperti dana desa,” kata Eko. Namun, agar itu terlaksana perlu ada PP tersendiri. Ia menjelaskan, sinergi antara pusat dan daerah (propinsi, kabupaten/kota) dalam membangun daerah sangat dibutuhkan. Hal itu penting untuk mengatasi berbagai ketimpangan antara wilayah, termasuk antara desa dan kelurahan.

Saat ini setiap desa menerima dana desa sebesar Rp 800 juta/tahun. Sementara kelurahan mendapat dana sekitar Rp 200 juta/tahun. “Tentu beda situasinya dengan kelurahan di kota-kota besar, seperti DKI Jakarta, Surabaya dan beberapa kota lainnya. Mereka bisa dapat dana lebih besar,” jelas Eko. Hanya saja untuk daerah tertentu, besarnya dana desa yang diterima desa bukan tak mungkin akan membuat kelurahan minta kembali jadi desa. (Inno Jemabut)