Kepala Daerah Serahkan “Pokok Pikiran Kebudayaan” ke Kemendikbud

Kepala Daerah Serahkan “Pokok Pikiran Kebudayaan” ke Kemendikbud

Penampilan anak dalam Festival Tlatah Bocah, festival seni budaya rutin di kawasan Jawa Tengah dan sekitarnya. Festival tahunan ini diikuti sejumlah grup kesenian anak dari kawasan Gunung Merapi, Merbabu, Perbukitan Menoreh, dan daerah-daerah sekitarnya, bahkan dari luar Jawa dan luar negeri. Festival Tlatah Bocah XII tahun ini pada 15-20 Oktober 2018 (di SMK Pangudi Luhur, Magelang) dan 24-28 Oktober 2018 (di Dusun Sumber, Magelang)

SHNet, Jakarta – Sejumlah kepala daerah menyerahkan delapan belas dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tingkat provinsi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Penyerahan dokumen PPKD tersebut dilakukan langsung oleh delapan orang Kepala Daerah di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jakarta, Rabu (17/10).

“Sejumlah PPKD yang telah ditetapkan dan diserahkan kepada pemerintah pusat hari ini akan menjadi modal awal penyusunan Strategi Kebudayaan Nasional yang akan berisi visi besar arah pemajuan kebudayaan Indonesia,” kata Mendikbud dalam sambutannya.

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud menyebutkan provinsi-provinsi yang menyerahkan PPKD antara lain adalah Daerah Istimewa (DI) Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Dokumen-dokumen PPKD tersebut merupakan hasil rumusan bersama para pelaku budaya dan pemerintah daerah terkait.

“Selanjutnya, dokumen-dokumen itu akan menjadi bahan pembahasan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) Tahun 2018. Acara Kongres Kebudayaan rencananya akan diselenggarakan awal Desember mendatang di Jakarta,” demikian rilis BKLM.

Harus Terus Dimutakhirkan
Mendikbud dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendataan kebudayaan adalah pekerjaan yang harus terus dilakukan dan terus dimutakhirkan.

“Maka, saya harap agar pendataan kebudayaan tidak berhenti di sini saja, saat PPKD telah ditetapkan oleh para kepala daerah. Tetapi harus terus dilakukan, disempurnakan, dimutakhirkan, diperbaiki,” kata Muhadjir.

Menurut Mendikbud, dengan adanya PPKD tidak boleh ada lagi kebijakan-kebijakan dan program-program bidang kebudayaan yang tidak direncanakan dengan baik. Mendikbud mengatakan, dirinya mengharapkan tidak ada lagi pembentukan kebijakan lokal bidang kebudayaan yang disusun berbasis preferensi pejabatnya. Menurutnya, kebijakan bidang kebudayaan haruslah kebijakan yang berdasarkan pada fakta-fakta lapangan yang bergerak secara riil di masyarakat.

“Dengan begitu, dan hanya dengan begitu, kita bersama dapat mewujudkan tujuan mulia dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini, yaitu memajukan kebudayaan Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membentuk karakter bangsa, serta memengaruhi arah peradaban dunia,” ujar Muhadjir dalam arahannya.

PPKD adalah dua dari rangkaian empat dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan yang merupakan pedoman pemerintah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pemajuan kebudayaan, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Sejauh ini Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud telah menerima 186 PPKD tingkat kabupaten/kota.

Peran Strategis
“Kongres Kebudayaan kali ini juga tepat disebut sebagai tonggak penting dalam sejarah pengelolaan kebudayaan nasional. Karena peran strategis yang dimainkannya dalam siklus perencanaan pemajuan kebudayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017,” tutur Direktur Jendral Kebudayaan (Dirjenbud) Hilmar Farid.

“Penyusunan Strategi Kebudayaan merupakan amanat dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dimana tahun ini, Strategi Kebudayaan akan ditetapkan pada saat Kongres Kebudayaan Indonesia 2018,” demikian ujar Hilmar Farid memberikan penegasan. (whm/PR)