Kemendagri Akan Perbaiki Kantor Desa Yang Rusak Akibat Bencana Palu

Kemendagri Akan Perbaiki Kantor Desa Yang Rusak Akibat Bencana Palu

Kerusakan akibat gempa di Palu. (Ist)

SHNet, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menargetkan akan memperbaiki 20 kantor desa yang rusak berat akibat gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2018. Sementara tahun 2019 mendatang ditargetkan bisa memperbaiki sekitar 100 kantor desa.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, saat melepas relawan Kemendagri untuk koban gempa dan tsunami di Sulteng, Minggu (7/10) menjelaskan, data lengkap dan akurat kantor desa yang rusak akibat gempa dan tsunami belum ada. Namun, secara kasat mata, jumlahnya pasti lebih banyak dari akibat gempa dan tsunami di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu.

Di Lombok, pihaknya merenovasi dan membangun kembali sebanyak 66 kantor desa yang rusak berat dengan menghabiskan biaya mencapai Rp 3,3 miliar. Kantor desa yang rusak itu menyebar di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

“Di Sulteng ini, saya sudah laporkan kepada Pak Mendagri, kami sanggupi untuk perbaik dan bangun 20 kantor desa tahun ini (2018). Kalau tahun 2019, kita bisa bantu 100. Tapi kita harus lihat kondisi riil di lapangan,” tegas Nata Irawan.

Menurutnya, seluruh pelayanan kepada masyarakat dimulai dari desa sehingga kantor desa dan kelembagaan desa harus segera pulih. Pihaknya juga akan segera mengatur mekanisme di desa yang kepala desa, atau sekretaris desanya meninggal karena korban bencana. Apakah dengan mengangkat petugas pelaksana atau melakukan pemilihan ulang kepala desa.

Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Gani Muhammad, mengatakan data kerusakan kantor desa akan dicari dan dicek sendiri oleh relawan Kemendagri yang turun ke lapangan. Karena itu koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui letak kantor desa mutlak dilakukan. “Tapi tidak perlu meminta data dari mereka dalam situasi seperti ini. Semua data tentang Sulteng ada di Kemendagri dan itu tinggal diverifikasi di lapangan,” kata Gani Muhammad. (Inno)