Kemendagri Akan Keluarkan Diskresi Penggunaan Dana Desa di Daerah Bencana

Kemendagri Akan Keluarkan Diskresi Penggunaan Dana Desa di Daerah Bencana

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan, dan Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan, Eko Subowo

SHNet, JAKARTA – Penggunanan dan pelaporan dana desa di daerah yang terkena bencana alam, seperti di Sulawesi Tengah, akan dibuat berbeda dengan daerah lain. Namun, penggunaan dan pelaporan tersebut harus tetap dalam koridor aturan hukum yang berlaku.

“Kita perlu beri kemudahan. Apakah masih seperti sekarang yang berlaku atau harus ada diskresi. Kita akan surati gubernur, bupati yang wilayahnya alami bencana. Yang pasti dalam situasi seperti ini, pengelolaan dana desa tidak bisa sama. Harus ada kekhususan, tetapi tetap taat aturan,” tegas Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan, saat melepas relawan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Palu di Jakarta, Minggu (7/10).

Karena itu, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa akan membedah Permendagri No 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk mengetahui mana saja hal yang dimungkinkan dalam mengeluarkan diskresi. Nata Irawan menjelaskan, saat ini masih ada 40 persen dana desa yang masuk dalam pencairan tahap ke tiga.

Di Sulawesi Tengah, ada sekitar 700 desa dari tiga kabupaten dan sekitar Palu yang menjadi korban gempa dan tsunami Palu. Kabupaten Donggala memiliki 158 desa, Kabupaten Parigi memiliki 250 desa dan Kabupaten Parigi Montong sebanyak 178 desa.  “Masing-masing desa itu, diperkirakan masih memiliki dana desa sebesar Rp 400 juta yang harus dicairkan. Kita akan segera koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kita akan keluarkan surat edaran bagaimana menggunakan anggaran itu,” katanya.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Eko Subowo, mengatakan relawan Kemendagri yang dikirim ke Palu memiliki tugas untuk mendata semua kantor desa, kantor-kantor pemerintah yang mengalami kerusakan, berikut tingkat kerusakannya. Dalam pencarian data tersebut, harus dengan lebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) dan tidak boleh menambah beban kerja daerah.

“Kita mendampingi, memulihkan penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Sulteng agar lebih cepat pulih dan bisa segera normal kembali. Kita bantu semaksimal yang bisa kita bantu,” tegas Eko Subowo. (IJ)