Kapan Pengesahan Perdasus Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat?

Kapan Pengesahan Perdasus Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat?

Ist

SHNet, RAJA AMPAT – Sejak mendeklarasikan diri sebagai Propinsi Konservasi pada 12 Oktober 2015, Provinsi Papua Barat telah menindaklanjuti penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Ranperdasus) tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat, yang dikenala dengan sebagai Ranperdasus tentang Propinsi Konservasi.

Ranperdasus tersebut telah melalui pembahasan tahap akhir di tingkat DPRD Papua Barat sejak pertengahan tahun 2018, dan kini menantikan status pengesahan. Pengesahan Perdasus tersebut adalah hal penting untuk mengimplementasikan langkah pembangunan berkelanjutan dalam mencapai cita-cita Propinsi Konservasi.

Dalam kerangka itu, memasuki tahun ketiga pasca deklarasi tersebut, Pemerintah Propinsi Papua Barat bersama Conservation International (CI) Indonesia memulai Kampanye Propinsi Konservasi bertajuk “Pesta Rakyat untuk Konservasi”. Pesta rakyat untuk konservasi itu dibagi dalam dua kegiatan utama, yakni  Pemutaran Film Propinsi Konservasi, dan Lokakarya Propinsi Konservasi bagi perwakilan pemerintah daerah, elemen non-pemerintah, dan tokoh- tokoh masyarakat setempat.

Kegiatan dimulai dengan pemutaran perdana Film Propinsi Konservasi sebagai bagian dari Festival Seni Budaya Papua Barat VI yang diselenggarakan bersamaan dengan International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) pada 8 Oktober 2018. Sementara kampanye dan lokakarya ke sejumlah kabupaten dilakukan sejak 11 hingga 25 Oktober 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Kota Sorong, Fakfak, dan Kaimana.

Selain pemutaran perdana Film Provinsi Konservasi, yang penggarapannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Papua Barat bersama-sama dengan CI Indonesia dan Blue Sphere Foundation, “Pesta Rakyat untuk Konservasi” 8 Oktober lalu juga dimeriahkan dengan pertunjukan musik oleh Edo Kondologit dan Mitha Talahatu, dua seniman yang juga turut mendukung inisiatif Provinsi Konservasi di Papua Barat.

Vice President Conservation International (CI) Indonesia, Ketut Sarjana Putra, mengatakan ini adalah program yang signifikansi bagi pengelolaan sumber daya alam di Papua Barat ke depan. “Kebijakan Propinsi Konservasi di Papua Barat merupakan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang holistik yang tidak hanya mengoptimalkan manfaat ekonomi dan mengurangi, atau meniadakan resiko, tetapi tetap menjamin kelestarian sumber daya alam di darat dan laut untuk generasi mendatang,” katanya.

Ia menjelaskan, kampanye ini bertujuan membangun pemahaman yang sama bagi para pemangku kepentingan akan arti dan hakikat, serta paradigma Propinsi Konservasi sehingga diharapkan masyarakat luas dapat menjadi pelaku utama serta pelopor model pembangunan hijau ini.

Dalam satu lokakarya perdana yang dilaksanakan sebagai bagian dari acara puncak Pekan Terumbu Karang 2018, yang digagas oleh Divisi Pembangunan Berkelanjutan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Papua (LPPM UNIPA) bersama CI Indonesia, 180 peserta telah menandatangani petisi dukungan bagi inisiatif Provinsi Konservasi dengan antusias.

Dalam keseluruhan rangkaian hingga 25 Oktober mendatang, diharapkan sekurang-kurangnya 600 tandatangan dari enam kabupaten/kota di Papua Barat akan terkumpul, yang nantinya disampaikan kepada DPRD Papua Barat untuk mendukung penetapan Perdasus tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nataniel D. Mandacan, berharap kampanye ini dapat mendukung penetapan perdasus tersebut. Ia mengatakan, penetapan perdasus penting untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Konservasi di Papua Barat. “Perdasus tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat dirancang sebagai panduan utama bagi upaya-upaya pembangunan dalam konteks apapun: dengan menitikberatkan perlindungan, pelestarian, dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam di Papua Barat,” katanya. (IJ)