Kades dan Lurah Harus Data Korban Bencana dengan Valid

Kades dan Lurah Harus Data Korban Bencana dengan Valid

Kantor Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Sigi mengalami kerusakan berat akibat gempa Palu. (Foto: IJ/SHNet)

SHNet, PALU – Kepala desa bersama aparatur desa serta lurah harus terlibat aktif dari awal dalam mendata korban dan berbagai kerusakan akibat bencana gempa dan tsunami Palu. Berbagai bantuan dan tindak lanjut penanganan bencana akan merujuk pada data yang dilaporkan oleh kepala desa bersama aparatur desa dan kelurahan.

Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Aferi S Fudail, di Parigi-Sulawesi Tengah, Jumat (12/10) mengatakan jika data tidak dibuat oleh aparatur desa dan kelurahan, akan menyulitkan bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana. “Aparatur desa harus terlibat dari awal, harus mendata dengan baik, agar nanti tidak ada lagi yang merasa tidak mendapat bantuan. Kalau tidak di data, memang akan kesulitan dapat bantuan,” kata Feri kepada camat, lurah dan kapala desa di rumah dinas Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Informasi yang dibutukan adalah menyangkut rumah yang rusak, berikut tingkat kerusakannya (ringan, sedang dan berat), jumlah warga yang meninggal, aparatur sipil negara yang meninggal, kantor desa/kelurahan yang mengalami kerusakan serta kantor-kantor pemerintah lain di wilayahnya. “Inti dari pelayanan negara adalah adanya data yang akurat. Dengan data yang akurat, negara hadir dengan akurat untuk membantu,” tegas Aferi.

Ketua Tim Lapangan Pendamping Pemilihan Penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah Kementerian Dalam Negeri tersebut menjelaskan semua laporan akan ditunggu hingga tanggal 26 Oktober 2018. Jika ada korban dan kerusakan yang tidak dilaporkan hingga batas waktu tersebut, resikonya adalah tidak mendapat bantuan.

“Tentu kita tidak ingin ada konflik soal tindak lanjut penanganan korban. Tidak boleh ada konflik karena rebutan bantuan, tidak boleh ada yang tidak menerima bantuan. Karena itu, semua harus didata dengan baik. Namun ada batas waktu pendataan sehingga penanganan juga bisa lebih cepat,” ujarnya.

Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Andi Feri S Fudail.

Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu, mengatakan di wilayahnya saat ini terdapat setidaknya 2.000 orang jadi pengungsi karena 362 rumah mengalami kerusakan berat. Total warga yang meninggal sebanyak 17 orang dan 10 di antaranya adalah aparatur sipil negara (ASN). Warga yang meninggal kebanyakan terjadi di Palu. “Karena sebagian besar warga Parigi Moutong juga punya rumah dan keluarga di Palu. Di sini kalau akhir pekan sepi, nanti Hari Senin baru ramai lagi. Banyak yang punya rumah dan keluarga di Palu,” jelas Samsurizal.

Korban Hoax

Dalam mendata korban bencana, ia memilih berjalan dari rumah ke rumah dan untuk memastikannya. Alasannya, di Parigi Moutong tingkat kerusakan karena bencana tidak semasif di Palu, Sigi ataupun Donggala. Menurutnya, warga yang menjadi pengungsi lebih karena korban hoax (kabar bohong), informasi bohong yang beredar di media social. “Warga saya ini banyak yang trauma karena hoax. Orang sedikit-sedikit sebar isu akan ada gempa dan trunami macam-macam. Padahal kita aman-aman saja,” tegasnya.

Di tenda bantuan yang disediakan oleh Pemda Parigi Moutong, jelasnya, dalam beberapa hari ini hanya ramai di malam hari. Sementara siang hari tidak banyak warga yang beraktivitas di situ. Namun, ia berprasangka baik saja, yakni pada siang hari warga mengunjungi rumahnya atau pergi bekerja, sedangkan malam hari memilih tinggal di tenda karena lebih aman dan ramai.

“Tapi, saya beri bantuan di depan rumah. Kalau tidak ada orangnya, saya tidak kasi. Ini supaya tidak ada yang memanfaatkan situasi untuk dapat bantuan. Padahal rumahnya baik-baik saja,” katanya. Ia menegaskan situasi di Parigi Moutung sudah aman dan tidak perlu ada kekhawatiran.

Camat Sidoan, Kabupaten Parigi Motong, Andi Wala, mengungkapkan akibat gempa dan tsunami banyak berpengaruh pada petani pasca bencana. Kopi, cengkeh dan kopra milik petani kehilangan pembelinya. Sebelumnya petani menjual hasil pertanian mereka ke Palu. Namun sekarang tidak ada lagi pembeli di Palu. Pembeli di Palu sudah pindah ke Makassar dan kota-kota lain dan belum menjalankan aktivitas pembelian komoditi pertanian.

“Ini masalah karena petani kan butuh uang cepat. Sekarang, kalau tidak ada yang beli, bagaimana mau dapat uang?” katanya. Hal serupa diungkapkan Camat Mepanga, Hamran Pekaya, bahwa sekarang harga-harga barang dari produk industri naik. Sementara petani kesulitan menjual hasil pertaniannya.

Harga semen, besi dan bahan bangunan mengalami lonjakan harga sangat signifikan. Semen, misalnya, dari Rp 65.000/sak, kini jadi Rp 84.000. “Beruntung saja Parigi ini lumbung beras. Tapi, sekarang kan selesai panen, perlu ada antisipasi supaya harga beras di petani tidak jatuh,” kata Hamran.

Terhadap keluhan tersebut, Bupati Samsurizal mengatakan beras di Parigi Moutung akan ditampung oleh Bulog dan harganya sedang dibicarakan. Sementara terhadap komoditi seperti cengkeh, kopi, coklat dan kopra, ia berharap petani untuk bersabar. “Tidak mungkin tidak ada pembelinya. Nanti juga pembeli datang dari Makassar,” kata Samsurizal. (inno jemabut)