Judi Tindak Pidana Kejahatan

Dua RUU Disetujui DPR

Judi Tindak Pidana Kejahatan

Jakarta, 10 Oktober 1974 – Dewan Perwakilan Rakyat RI Rabu pagi telah setuju bagi pengesahan dua buah RUU yaitu tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dan Penertiban Perjudian setelah dalam suatu sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Drs. Sumiskun mendengarkan pendapat akhir masing-masing fraksi.

Semua fraksi melalui juru bicaranya masing-masing menyambut baik usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga dalam kedua RUU tersebut dapat tercermin kehendak dari semua fraksi.

Mengenai RUU tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial semua fraksi sependapat dengan pemerintah bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah namun merupakan tanggung jawab bersama demi kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila.

Penertiban perjudian
Memberikan pendapat akhir dalam sidang pleno mengenai RUU penertiban perjudian, fraksi Persatan Pembangunan menyatakan kegembiraannya dengan bisa dicantumkan dalam diktum bahwa tindak pidana perjudian merupakan kejahatan.

Dengan demikian maka fraksi PP melalui pembicaranya menyatakan bahwa judul RUU ini sudah bisa diterima. Disamping itu fraksi PP juga bergembira karena beberapa ordonansi bisa dicabut karena sudah tidak sesuai lagi.

Dengan menyatakan bahwa semua tindakan pidana perjudian sebagai kejahatan maka diharapkan perjudian akan hapus sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Lokalisir
Ny. Sugiarti Salman SH yang berbicara atas nama fraksi PDI memberikan penekanan bahwa dengan adanya pasal 3 dalam RUU ini tidak memungkinkan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur dalam pasal 303 KUHP dengan pengertian bahwa RUU ini melokalisir perjudian sesuai dengan KUHP. (SH)