Jelang Pemilu, Kemendagri Petakan Ormas

Jelang Pemilu, Kemendagri Petakan Ormas

Dirjen Politik dan Pemerintah Umum (Polpum) Kemendagri Soedarmo/Ist

SHNet, Jakarta – Menjelang pemilihan umum (pemilu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak ormas untuk ikut menjaga ketertiban dan keamanan. Saat ini, Kemendagri tengah melakukan pemetaan terhadap ormas yang berpotensi mengganggu pemilu.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Soedarmo mengatakan, pemetaan akan dilakukan terhadap aktivitas, sumber pendanaan, keberadaan, dan sebagainya. “Indikatornya ada budaya, militansi, maupun kegiatannya,” ujarnya seusuai membuka acara kegiatan komunikasi keormasan di Jakarta, Sabtu (29/10).

Meski demikian, ia mengakui pendataan pada ormas yang tidak terdaftar agak sulit dilakukan. “Tapi potensi tetap menjadi bahan dasar,” imbuhnya. Saat ditanya apakah ormas boleh mendukung salah satu calon dalam pemilu 2019, mantan Penjabat Gubernur Papua itu mengaku, UU Ormas hanya mengatur soal ormas tidak boleh berafiliasi dengan partai politik (parpol).

“Artinya mendukung calon boleh pak?,” tanya wartawan lagi. Menjawab pertanyaan itu, Soedarmo mengatakan, “boleh”. Meski boleh mendukung calon tertentu, kata Darmo, ormas tidak boleh melakukan penggalangan dana.

Ia menambahkan, jumlah ormas yang terdaftar saat ini 369.574. Mereka tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Ormas yang terdaftar di pemerintahan akan mendapatkan layanan dari pemerintah.

Sementara itu, ketika ditanya apa sanksi yang diberikan kepada ormas yang mengganggu ketertiban, Soedarmo mengatakan, sanksi yang diberikan bermacam-macam tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan. “Kalau lakukan tindakan kriminal akan ada sanksi administrasi. Tapi kalau lakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, tanpa peringatan tertulis akan langsung dicabut. (Ina)