INW, Barang Bukti Buku Merah Jangan Jadi Alat Barter

INW, Barang Bukti Buku Merah Jangan Jadi Alat Barter

 

SHNet, Jakarta- Kabar panas seputar dugaan suap Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang dilansir Indonesialeaks beberapa hari lalu, terus mengelinding. Dimana kabar tersebut mengatakan, adanya penerimaan dana oleh Tito Karnavian dari tersangka kasus suap impor sapi yang saat itu tengah disidik okeh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Indonesia Narkotic Watch  ( INW) Josmar Naibaho mengatakan,  kasus suap impor sapi yang menyeret Hakim Patrialis Akbar kebalik jeruji besi jadi ‘bola panas’ karena penanganan kasus itu sendiri dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menyisakan sejumlah tanya.

“Rasa keadilan masyarakat pun terusik ketika dua penyidik KPK yang dikabarkan telah merusak barang bukti tidak dihukum. Masyarakat pantas jadi curiga, ini ada apa ?. Apalagi belakangan kedua penyidik yang berasal dari Polri tersebut malah mendapatkan promosi jabatan,” kata Josmar di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Kembali ditegaskannya, akibat dari bergulirnya kasus ini timbul kesan KPK tidak berani menindak oknum oknum yang diduga kuat melakukan kesalahan.

Ditambahkan Ketua INW lagi,  kalau memang benar ada upaya penghilangan barang bukti itu, maka pelakuknya harus dihukum berat. Tidak cukup hanya sanksi displin, atau dipindahkan ke institusi awalnya. Penarikan kembali penyidik ke institusi tidak dapat dimaknai sebagai hukuman.

“Ingat, yang membantu penjahat itu juga termasuk penjahat dan jika terbukti menghjilangkan barang bukti, seharusnya diganjar hukuman yang berat,”kata Josmar.

Ditegaskannya lagu,  kasus dugaan adanya upaya perusakan barang bukti yang dilakukan dua mantan penyidik KPK dari Polri (Roland Ronaldy dan Harun) yang terjadi tahun 2017 mestinya diproses kembali hingga terang benderang.

“Selain kedua penyidik tersebut, Komjen Heru Winarko yang saat kejadian merupakan Deputi Penindakan KPK mungkin layak dimintai keterangannya agar persoalan dugaan pengerusakan barang bukti tersebut jadi terang benderang. Bagaimanapun, pak Heru dalam posisinya saat itu patut diduga tahu soal skandal buku merah tersebut,” kata Josmar.

Dalam kasus ini, kembali dikatakan Josmar, jangan ada kesan ‘barter’ antara penyidik dengan petinggi Polri. Ini yang tidak boleh terjadi.

“Masyarakat harus diberi pencerahan, promosi jabatan yang diterima Roland dan Harun tak ada kaitannya dengan kasus dugaan penghilangan barang bukti tersebut. Termasuk promosi jabatan yang diterima Komjen Heru Winarko dari Deputi Penindakan KPK menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), ” imbuh Josmar lagi.

Seperti diketahui, Indonesialeaks,  yang diketahui dari beberapa media media ini beberapa hari lalu menurunkan berita dengan judul ‘Dokumen Pemeriksaan yang Menghilang’.

Dalam berita tersebut, diketahui nama Tito Karnavian kembali diseret. Tito Karnavian, semasa masih menjabat Kapolda Metro Jaya disebut sebut menerima aliran dana antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

” Untuk itu segera memberikan klarifikasi soal.kasus ini, bagi kedua institusi Polri dan KPK. Jangan membuat masyarakat menerka nerka, hingga nanti timbul  opini yang tidak baik yang bergulir saat ini,” tegasnya lagi. (Maya Han)