Ini Tiga Langkah Kemensos Tangani Korban di Masa Perpanjangan Tanggap Darurat

Ini Tiga Langkah Kemensos Tangani Korban di Masa Perpanjangan Tanggap Darurat

Pemerintah Sulawesi tengah perpanjang masa tanggap darurat. (Dok. Humas Kemensos)

SHNet, Palu – Kementerian Sosial RI melakukan tiga langkah penanganan korban bencana seiring diperpanjangnya masa tanggap darurat gempa bumi dan tsunami oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhitung mulai 13–26 Oktober 2018.

“Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar hingga menjangkau seluruh korban. Kedua, perlindungan kelompok rentan yakni anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas. Ketiga, layanan dukungan psikososial,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, disela-sela kunjungannya ke tenda-tenda pengungsian dan dapur umum di lapangan Wali Kota Palu, Jumat (12/10).

Harry mengungkapkan kebutuhan dasar mencakup kebutuhan makanan dan tenda untuk perlindungan sementara. Saat ini kebutuhan makan para pengungsi dipenuhi 14 titik Dapur Umum Lapangan. Terdiri dari 9 dapur umum di Kota Palu, 3 dapur umum ada di Kabupaten Sigi dan dua dapur umum di Kabupaten Donggala.

Sebanyak 9 dapur umum di Palu tersebar di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulteng jalan Muh. Yamin, Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Lapangan Wali Kota Palu, Kawatuna dan Petobo di Jl. Bulu Masomba, Kompleks Perumnas Bala Roa, Dinas Kesehatan Kota Palu Jl. Kartini, Kel. Siranindi Palu Barat, Universitas Muhammadiyah Kota Palu, Dinas PUPR – Bina Marga.

Sedangkan 3 titik dapur umum di Kabupaten Sigi ada di Desa Loru, Desa Ngata Baru, dan Desa Panau. Di Kabupaten Donggala dua titik yakni kantor Dinas Sosial dan Desa Sindue.

“Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat maka dalam sepekan kedepan kami akan memberikan pendampingan kepada warga untuk mendirikan dapur umum mandiri,” terangnya.

Seluruh dapur umum lapangan dikelola oleh dinas sosial dan Tagana (Taruna Siaga Bencana). Total yang sudah bertugas adalah 593 orang berasal dari Sulteng 300 orang, Gorontalo 60 orang, Sulsel 30 orang, Sultra 29 orang, Kalsel 29 orang, Sulbar 20 orang, Sulut 24 orang, Jatim 2 orang, DKI Jakarta 40 orang, Maluku 5 orang, Babel 7 orang, Banten 10 orang, Kaltim 19 orang dan Maluku Utara 17 orang.

Sementara itu untuk memastikan seluruh pengungsi mendapatkan bantuan logistik, Kementerian Sosial bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) untuk mendistribusikan bantuan ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Dinas Sosial Kabupaten Donggala, dan Dinas Sosial Kota Palu

“Dukungan dari WFP berupa alat transportasi truk sebanyak 3 unit dan akan bertambah seiring kebutuhan Kemensos,” terang Dirjen.

Selain ke tiga titik tersebut WFP juga akan mengerahkan tujuh truk untuk membawa bantuan logistik warga Sulawesi Selatan yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Provinsi Sulsel. Bantuan tersebut akan didistribusikan ke Palu dan sekitarnya.

Dukungan Psikososial

Setelah pemenuhan kebutuhan makanan terpenuhi, lanjut Dirjen, fokus berikutnya adalah adalah perlindungan kepada kelompok rentan dan layanan dukungan psikososial di 12 titik. Yakni di halaman Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulteng, Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Lapangan Wali Kota Palu, Kelurahan Kawatuna dan Petobo di Jalan Bulu Masomba, Kompleks Perumnas Bala Roa, Dinas Kesehatan Kota Palu, Kelurahan Siranindi Palu Barat, Universitas Muhammadiyah Kota Palu, Dinas PUPR – Bina Marga, Desa Loru Kabupaten Sigi, Kantor Dinas Sosial dan Labuan Bajo Kabupaten Donggala.

Kegiatan yang dilakukan di antaranya Phsyco Therapy (Katarsis Mental, Trauma Healing, Konseling, Intervensi Krisis, Motivasi Hidup), Play Therapy (Sulap, Game, Flying Fox), Spiritual Therapy (Pengajian, Istighosah), dan Hypno Therapy (Meditasi).

Tim LDP, lanjut Harry, juga melakukan pendataan pengungsi berdasarkan usia, jenis kelamin, kategori (kepala keluarga, ibu rumah tangga) dan kelompok rentan di RS Undata, Polda Sulteng, Lapangan Belakang Universitas Tadulako, melakukan pembagian tugas pemetaan lokasi pengungsi, pendataan korban meninggal, pengolahan data dan menghimpun aduan masyarakat.

Tim LDP terdiri dari Tim LDP Kemensos, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kemensos, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), dan HIMSI.

Sementara itu Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher dalam kunjungannya ke sejumlah titik pengungsian Palu, Kamis (11/10) mengatakan DPR mendorong pemerintah untuk mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak gempa dan tsunami.

“Aspirasi ini yang kami tangkap dari pengungsi. Mereka berharap bantuan bisa disebarkan merata ke seluruh titik,” katanya.

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan serangkaian bencana alam yang terjadi di Indonesia harusnya membuat pemerintah lebih profesional dalam penanganan bencana.

“Respon cepat 3×24 jam setelah terjadi bencana sangat penting. Pada masa ini warga panik dan ketakutan, maka pemerintah harus sigap dalam evakuasi, penyiapan hunian, pemenuhan kebutuhan makanan dan kebutuhan air bersih,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, juga harus menerapkan manajemen bantuan sengan baik mengingat bantuan datang dari berbagai pihak di dalam dan luar negeri namun seringkali terjadi kendala dalam distribusi bantuan.

“Akuntabilitas bantuan sangat penting. Siapa memberi apa harus terbuka dan dialokasikan ke siapa. Intinya masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama,” tuturnya. (Stevani Elisabeth)