DPR Sahkan RUU Tentang Pokok Kepegawaian

DPR Sahkan RUU Tentang Pokok Kepegawaian

Jakarta, 10 Oktober 1974 – Sidang Paripurna DPR-RI Kamis pagi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Domo Pranoto telah mensahkan RUU tentang Pokok Kepegawaian menjadi undang-undang.

Dengan tercapainya pengesahan RUU ini fraksi Karya Pembangunan melalui juru bicaranya Sudarko Prawirojudo menyatakan bahwa apa yang diharapkan oleh fraksi ini sudah bisa tercapai. Dikatakan undang-undang yang disahkan ini akan mengatur kepegawaian secara menyeluruh berdasarkan karir dan prestasi kerja.

Hal ini menurut fraksi Karya Pembangunan dalam pendapat akhirnya akan memungkinkan tercapai penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian, penempatan tenaga ahli bangsa Indonesia yang merata dan tersebar sampai ke seluruh pelosok tanah air yang dibarengi dengan pencukupan penghasilan bagi para pegawai negeri sipil tersebut.

Oleh fraksi ini dikemukakan juga bahwa perwakilan rakyat adalah forum politik sehingga tidak mengherankan apabila tingkah laku, tutur bahasa dan bahkan senyuman kadang ditandai dengan politik.

Sehingga menurut fraksi ini tidaklah mengherankan jika kalimat yang tertuang dalam RUU ini kadang-kadang juga ditandai dengan kalimat politik sehingga apabila tidak dijelaskan lebih lanjut akan mengakibatkan salah tafsir bagi masyarakat awam yang membacanya baik pada waktu kini maupun yang akan datang.

Sebaliknya fraksi PDI melalui juru bicaranya Sardju Ismunandar dalam pendapat akhr fraksi menyatakan kegembiraan atas dimasukannya beberapa masalah ke dalam batang tubuh undang-undang.

Secara terperinci dikemukakan oleh fraksi PDI ketujuh hal yang menjadi penekanan fraksi pada waktu RUU tersebut dibahas.
Antara lain judul agar disesuaikan dengan pokok menteri RUU sehingga bisa menjadi RUU tentang pokok kepegawaian, penyempurnaan di sana-sini antara lain konsiderans.

Diktum ketaatan kepada Pancasila juga dimasukkan dalam salah satu pasal yaitu pasal 3 serta sesuatu yang menyangkut pembinaan jiwa korps, kode etik dan peraturan disiplin pegawai negeri sipil tidak boleh bertentangan dengan pasal 27 dan 28 UUD 1945. (Sinar Harapan)