Diduga Melakukan Pemalsuan Surat, Nurhidayah Bupati Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah di Polisikan

Diduga Melakukan Pemalsuan Surat, Nurhidayah Bupati Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah di Polisikan

SHNet, Jakarta – Bupati Kotawaringin Barat, Hj Nurhidayah dilaporkan ke Bareakrim Mabes Polri, atas dugaan perampasan tanah di Kalimantan Tengah. Tidak itu saja, namun Bupati tersebut juga didiga telah melakukan pemalsuan surat. Hal ini ditegaskan okeh Kamaruddin Sanjuntak SH selaku kuasa hukum Brata Ruswanda Bin H Rosadi

Dalam laporan tersebut, Bupati Waringin Barat diduga juga telah melakukan perampasan tanah serta melakukan pemalsuan surat yaitu berupa SK Gubernur dari Provensi Kalimantan Tengah.

” Makanya kami melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri. Yang kami laporkan adalah Bupati Waringin Barat, Nurhidayah serta beberapa antek-anteknya dimana melalui surat palsu itu mengakui tanah yang bukan haknya,” tegas Kamaruddin Simanjuntak SH di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (4/10/2018).

Melalui surat palsu tersebut, tegas Komaruddin lagi, Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah ini mengklaim yang kemudian dipakai sebagai bukti di Pengadilan untuk mengusai dan merampas tanah yang bukan haknya.

Kembali dijelaskan Kamaruddin Simanjuntak, bahwa dirinya tidak hanya melaporkan Nurhidayah yang telah melakukan pemalsuan surat dan merampas tanah. Namun juga melaporkan Nurhidayah Bupati Waringin Barat ini memasuki pekarangan yang bukan milik miliknya.

” Dia (Nurhidayah) telah secara paksa menggunakan kekuatan penuh,  memasuki pekarangan atau Area milik ahli waris Brata Ruswanda dengan cara mengerahkan Satpol PP Sekretaris Daerah dan pejabat 2 kota Waringin Barat pada tanggal 26 September 2018,” paparnya lagi.

Seperti diketahui,  adanya pemalsuan surat tersebut berawal pada tahun 1963 tanah milik  Brata Ruswanda Bin H Rosadi ini disewakan kepada seorang PNS untuk membuka lahan hutan yang kemudian dibuka untuk area pertanian.

Dalam sewa lahan tersebut, kemudian ditanam di sana berbagai tanaman produk pertanian. Tepatnya  10 tahun kemudian, tepatnya  pada tahun 1973 dibuatkan surat untuk tanah sewa tersebut.

Tegas Kamaruddin lagi, surat itu namanya surat keterangan  adat. Dikarenakan  almarhum Suwanda ini seorang pejabat kemudian dimutasi ke Provinsi Kalimantan, ketika dia dimutasi Junior penggantinya itu meminjam tanahnya untuk dipinjam menjadi tempat pembibitan atau Balai Benih untuk kepentingan Dinas Pertanian dengan persyaratan atau perjanjian.

” Apa bila sewaktu-waktu tanah tersebut di butuhkan oleh almarhum Suwanda.  Maka perjanjian gugur secara otomatis atau seketika. Namun kenyataannya, ahli waris yang berhak memiliki tanah itu mebjadi kesulitan untuk memilikinya lagi. Dengan itulah, saya selaku pengacara melaporkan kasus ini ke Bareskrim,”imbuhnya lagi. (Maya Han)