Desa di Perbatasan Perlu Perlakuan Khusus

Desa di Perbatasan Perlu Perlakuan Khusus

PLBN Skouw, Jayapura (Ist)

SHNet, JAKARTA – Sebanyak 2.138 dari 74.093 desa berada di daerah perbatasan dengan negara tetangga saat ini. Desa-desa itu menyebar di 181 kecamatan. Sebagian (bahkan semua) desa di perbatasan itu mengalami ketertinggalan dalam berbagai sektor.

Karena itu, menurut Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto, kepada SHNet di Jakarta beberapa waktu lalu, perlu ada perlakukan khusus terhadap desa di perbatasan. “Tidak bisa desa di perbatasan diperlakukan sama dengan desa di Jawa atau Bali. Mereka adalah halaman depan NKRI. Banyak yang tertinggal. Jadi harus ada tindakan-tindakan khusus untuk mempercepat pembangunannya,” kata Eko.

Ia menjelaskan saat ini pemerintah sedang membangun pos lintas batas negara (PLBN) menjadi lebih baik dan menarik. Setelah itu diharapkan akan dibangun fasilitas pendukung agar pertumbuhan ekonomi di perbatasan lebih cepat berkembang. Dalam Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) yang berlangsung di Bali, 18-22 Oktober mendatang, Eko berharap desa-desa di daerah perbatasan bisa berbagi informasi dan belajar dari desa-desa lain, apa saja yang bisa dikembangkan di daerahnya.

“PINDesKel ini memang ajang untuk saling berbagai informasi, ajang untuk saling tunjukkan apa keunggulan masing-masing desa. Silahkan belajar, berbagi informasi dan menjalin kerja sama. Kita damping mana yang perlu mendapat pendapingan dan fasilitasi,” ujar Eko. Ia juga berharap agar perguruan tinggi dan instansi lain yang memiliki lembaga penelitian bisa mengembangkan teknologi dan penelitiannya di pedesaan, utamanya daerah perbatasan.

Di perbatasan, jelasnya, untuk membentuk sebuah desa, tidak bisa diterapkan aturan yang sama dengan tempat-tempat lain. Misalnya, untuk menjadi satu kecamatan, jumlah desa di perbatasan mungkin bisa dua atau tiga saja. Agar menjadi sebuah desa, jumlah penduduk juga disesuaikan dengan kemampuan memberi pelayanan. “Kalau penduduk tinggalnya berjauhan, apakah itu tidak menyulitkan pelayanan? Ya, bisa dibuat desa baru saja,” katanya.

Namun, saat ini pemekaran atau pembentukan desa baru sedang dimoratorium. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi, moratorium tersebut dilakukan karena alasan efisiensi dan keterbatasan anggaran negara untuk membiayainya. Ketika membentuk desa baru, katanya, harus disiapkan gaji untuk perangkat desa, kepala desa dan infrastruktur desa.

“Kita moratorium pembentukan desa baru. Tidak kita buka dulu,” kata Anwar Sanusi kepada SHNet beberapa waktu lalu. Pembentukan desa diatur dalam UU No 6/2014 tentang Desa, yakni antara lain syaratnya adalah harus memenuhi ketentuan minimal batas usia desa induk, jumlah penduduk, wilayah kerja, akses transportasi antara wilayah, lingkup social budaya, adat istiadat, perangkat desa da nasal-usul.

Pelaksana Tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Widodo Sigit Pudjianto, sebelumnya mengatakan desa-desa di perbatasan perlu dibuka ruang agar lebih berkembang. Salah satu caranya dengan treatmen yang bebeda dengan desa lain. Misalnya, dalam membangun sekolah, ketentuan jumlah siswa tidak perlu sama dengan desa yang jumlah penduduknya banyak. “Satu kelas di desa lain bisa 30 orang. Di daerah perbatasan, satu kelas 5 orang juga tetap harus dibangun sekolahnya,” katanya.

Demikian juga dengan puskesmas desa, berapapun jumlah penduduknya, harus dibangun. Hal itu penting sebagai bentuk keberpihakan dan kehadiran negara di wilayah perbatasan. (ino)