Dana Desa untuk Desa Kena Bencana Dipermudah

Dana Desa untuk Desa Kena Bencana Dipermudah

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan, dan Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan, Eko Subowo

SHNet, JAKARTA – Pencairan dana desa untuk desa yang terkena bencana gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), akan dipermudah. Persoalan administrasi tidak boleh sulit, sebaliknya akan dipermudah karena situasinya darurat. Namun demikian, semuanya tetap dilakukan dalam koridor aturan yang berlaku dengan mengedapankan mekanisme yang taat hukum dan pertanggungjawaban yang transparan.

“Pencairan dana desa yang sisa untuk desa terkena bencana tidak boleh kaku. Tidak boleh ribet-ribet urusan administrasi. Tidak boleh harus ini itu. Ini harus cepat supaya kelembagaan desa segera terbentuk dan kembali berfungsi,” tegas Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan, saat melepas tim relawan Kementerian Dalam Negeri ke Palu di Jakarta, Minggu (7/10).

Ia menjelaskan, pihaknya akan mengeluarkan diskresi dan segera menyurati Gubernur Sulteng, Bupati Donggala, Bupati Parigi dan Bupati Parigi Montung serta Walikota Palu yang wilayahnya alami bencana. Karena itu, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa akan membedah Permendagri No 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk mengetahui mana saja hal yang dimungkinkan dalam mengeluarkan diskresi. Menurut Nata Irawan, saat ini masih ada 40 persen dana desa yang masuk dalam pencairan tahap ke tiga dan belum diterima oleh pemerintahan desa. Dana itu bisa dipakai untuk mempercepat pemulihan desa.

Di Sulawesi Tengah, ada sekitar 700 desa dari tiga kabupaten dan sekitar Palu yang menjadi korban gempa dan tsunami Palu. Kabupaten Donggala memiliki 158 desa, Kabupaten Parigi memiliki 250 desa dan Kabupaten Parigi Montong sebanyak 178 desa.  “Masing-masing desa itu, diperkirakan masih memiliki dana desa sebesar Rp 400 juta yang harus dicairkan. Kita akan segera koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kita akan keluarkan surat edaran bagaimana menggunakan anggaran itu,” katanya.

Perbaiki Kantor Desa

Nata Irawan juga menjelaskan pihaknya menargetkan akan memperbaiki 20 kantor desa yang rusak berat akibat bencana tersebut. Sementara tahun 2019 mendatang ditargetkan bisa memperbaiki sekitar 100 kantor desa. Namun, untuk melakukan hal itu, Kemendagri menunggu data lengkap dan akurat kantor desa yang rusak. Hanya saja secara kasat mata, jumlahnya pasti lebih banyak dari akibat gempa dan tsunami di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu.

Di Lombok, pihaknya merenovasi dan membangun kembali sebanyak 66 kantor desa yang rusak berat dengan menghabiskan biaya mencapai Rp 3,3 miliar. Kantor desa yang rusak itu menyebar di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

Menurutnya, seluruh pelayanan kepada masyarakat dimulai dari desa sehingga kantor desa dan kelembagaan desa harus segera pulih. Pihaknya juga akan segera mengatur mekanisme di desa yang kepala desa, atau sekretaris desanya meninggal karena korban bencana. Apakah dengan mengangkat petugas pelaksana atau melakukan pemilihan ulang kepala desa.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Eko Subowo, mengatakan relawan Kemendagri yang dikirim ke Palu memiliki tugas untuk mendata semua kantor desa, kantor-kantor pemerintah yang mengalami kerusakan, berikut tingkat kerusakannya. Dalam pencarian data tersebut, harus dengan lebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) dan tidak boleh menambah beban kerja daerah.

Selain itu, juga mendata aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi korban, berikut bidang tugasnya selama ini. Dalam mencari dara itu, harus dilakukan sendiri dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari pemerintah daerah setempat. “Kita mendampingi, memulihkan penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Sulteng agar lebih cepat pulih dan bisa segera normal kembali. Kita bantu semaksimal yang bisa kita bantu,” tegas Eko Subowo.

Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Gani Muhammad, mengatakan data kerusakan kantor desa akan dicari dan dicek sendiri oleh relawan Kemendagri yang turun ke lapangan. Karena itu koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui letak kantor desa mutlak dilakukan. “Tapi tidak perlu meminta data dari mereka dalam situasi seperti ini. Semua data tentang Sulteng ada di Kemendagri dan itu tinggal diverifikasi di lapangan,” kata Gani Muhammad. (Ino)