Dampak Pembangunan Desa dari Dana Desa Sangat Signifikan

Dampak Pembangunan Desa dari Dana Desa Sangat Signifikan

Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi (Ist)

SHNet, JAKARTA – Keberadaan dana desa untuk membangun desa sejauh ini sangat efektif dan berdampak signifikan di masyarakat. Tidak saja terhadap perbaikan infrastruktur dan pelayanan social pedesaan yang makin baik, tetapi juga ada perbaikan tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat aktif memperbaiki dan membenahi berbagai hal yang terkait dengan upaya membangun desa.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi, dalam seminar Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Guna Mewujudkan Desa Sejahtera di Jakarta, Senin (1/10) “Ini bukan perkiraan. Ini sebuah fakta, bahwa ada sebuah lompatan yang signifikan terkait dengan wajah desa, terkait dengan infrastruktur pedesaan, pelayanan soial dasar semakin meningkat. Juga yang baru dan penting adalah ada perbaikan-perbaikan tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat sekarang kini makin peduli dan aktif untuk mencari apa yang harus dibangun di desanya,” jelas Anwar Sanusi.

Semenjak keberadaan dana desa dari tahun 2015 lalu hingga saat ini sudah ada 158.619 km jalan desa, 1.028.225 meter jembatan desa, 6.932 unit pasar desa dan 14.770 unit kegiatan BUMDes telah dibangun untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Selain juga 4.711unit tambatan perahu, 3.026 unit embung, 39.351 unit irigasi dan 11.399 unit sarana olahraga.

Sementara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, jelas Anwar Sanusi, dalam kurun waktu yang sama telah dibangun 179 unit penahan tanah, 942.927 unit air bersih, 178.034 unit MCK dan 8.028 unit polindes. Masih ada juga 48.694 unit paud, 24.005.604 meter drainase, 18.477 unit posyandu dan 37.662 unit sumur.

Seminar tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan, Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam dan sejumlah pembicara dari Filipina, Malaysia, India dan Korea Selatan. Akhmad Muqowam mengatakan seminar yang diselenggarakan tersebut sangat strategis seiring dengan masih banyaknya kelemahan dan salah kaprah dalam pelaksanaan UU Pemerintahan Desa.  Antara Kemendagri dan Kemendes PDTT belum sampai pada pandangan yang sama dalam melaksanakan UU tersebut. (IJ)