Babak Baru Pelaksanaan Reforma Agraria

Babak Baru Pelaksanaan Reforma Agraria

Ist

SHNet, JAKARTA – Pemerintah berkomitmen menata seluruh persoalan agrarian Indonesia. Penataan agraria harus dimulai dengan sertipikasi tanah. Sertipikat tanah selama ini dinilai masyarakat sulit, lama, dan mahal untuk mendapatkannya.

Karena itu, pemerintah melakukan percepatan sertipikasi tanah di seluruh Indonesia melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu, keseriusan pemerintah melaksanaan penataan agraria juga telah di tegaskan dengan ditandatanginya Peraturan Presiden (Perpres) No. 86/2018 tentang Reforma Agraria pada tanggal 24 September 2018 lalu. Terbitnya peraturan ini merupakan wujud pemerintah untuk menjamin pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

“Pada tahun 2018, dari 7 juta target PTSL sampai dengan Oktober ini kita sudah berhasil mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia sebanyak 6,192,875 bidang. Kita optimistis akan melampaui target yang ditetapkan,” kata Sofyan A. Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta (18/10).

Reforma Agraria dimaknai sebagai penataan aset (asset reform) dan penyediaan akses (access reform). Penataan aset dalam hal ini adalah pada pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertipikasi hak atas tanah), sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan atau sarana-prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya sehingga subyek Reforma Agraria dapat mengembangkan kapasitasnya.

“Jadi selama ini ada masyarakat yang tinggal di daerah kampung, tapi tidak bisa kita diberikan hak apapun karena masih dalam kawasan hutan. Presiden memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengerluarkan dari Kawasan hutan. KLHK telah memberikan kepada kita lebih dari 994.000 ha kawasan hutan untuk bisa diberikan kepada rakyat,” kata Sofyan A. Djalil.

Sementara untuk tanah terlantar dan transmigrasi yang selama ini belum bersertipikat akan disertipikatkan, dan HGU yang ditelantarkan diambil alih dan dibagikan kepada masyarakat. M. Ikhsan, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN juga mengatakan dengan lahirnya Perpres 88/2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, hal tersebut sejalan dengan pelepasan 994.000 ha Kawasan hutan yang nantinya akan dilakukan redistribusi tanah.

“Di lapangan sedang dilakukan inventarisasi. Ini harus jelas jangan sampai dimanfaatkan lagi oleh orang-orang tertentu sehingga harus benar-benar profesional dan selektif terhadap subjek Reforma Agraria yang memang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu,” kata M. Ikhsan.

Hal lain yang tidak kalah penting selain mendaftarkan bidang tanah di seluruh Indonesia dan melaksanakan agenda reforma agraria, Kementerian ATR/BPN tetap mengutamakan pelayanan publik, termasuk menyelesaikan sengketa tanah. Saat ini, sedang disiapkan Rancangan Undang-Undang pertanahan untuk mencegah sengketa di masa yang akan datang. (IJ)