300 Ha Lahan Terbuka di Gunung Gede Pangrango Jadi Hutan Lagi

300 Ha Lahan Terbuka di Gunung Gede Pangrango Jadi Hutan Lagi

Foto: Conservation International (CI) Indonesia

SHNet, JAKARTA – Pemulihan ekosistem yang dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) bekerjasama dengan Conservation International (CI) Indonesia, dan Daikin Industries di Resort Nagrak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), berhasil mengembalikan lahan terbuka menjadi hutan.

Program bernama Green Wall tersebut dimulai sejak tahun 2008 dan berfokus pada 300 hektar area yang merupakan bagian dari wilayah perluasan taman nasional pada tahun 2003. Keberhasilan ini dapat tercapai dengan pendekatan berbasis masyarakat yang menyatukan aspek sosial, ekologi, dan ekonomi dalam desain programnya, serta adanya upaya penanaman dan pengawasan berkala dengan kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan terkait.

Green Wall merupakan salah satu dari inisiatif  pemulihan ekosistem yang berhasil di Indonesia dan pertama kalinya dalam sebuah Taman Nasional di Pulau Jawa. Setelah satu dekade, 300 hektar lahan terbuka tersebut kembali menjadi hutan yang menyediakan banyak manfaat dan layanan bagi masyarakat.

Lebih dari 4.000 orang di sekitarnya memperoleh manfaat yang beragam dari hutan seperti akses air bersih, listrik, dan alternatif mata pencaharian yang digunakan dalam kehidupan mereka, seperti area rekreasi dan pembelajaran. Beberapa spesies satwa liar pun saat ini sudah tinggal di dalam hutan tersebut, seperti Macan Tutul Jawa/Javan Leopard (Panthera pardus melas), kijang (Muntiacus muntjak), kucing  hutan/leopard cat (Prionailurus bengalensis), dan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis). Selain itu tercatat lebih dari 50 jenis burung telah menghuni area tersebut.

Wiratno, Direktur Jenderal KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan upaya yang dilakukan dalam program Green Wall adalah pembelajaran yang sangat berarti dalam pemulihan ekosistem, di mana  pemerintah, LSM, sektor swasta dan masyarakat secara bersinergi dan bahu membahu menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.

Program ini tidak hanya berhasil menghutankan kembali TNGGP, tapi juga meningkatkan kemandirian masyarakat secara ekonomi sehingga tidak menggantungkan hidupnya lagi ke dalam kawasan TNGGP secara langsung (exploitatif).

Dengan berhutannya kembali kawasan tersebut, masyarakat  menerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui aneka manfaat hutan. “Program ini sukses melaksanakan beberapa pendekatan baru dalam lingkup konservasi. Saya harap ini dapat dijadikan pembelajaran dan wawasan, serta dapat dilakukan hal yang serupa pada kawasan lain di Indonesia. Ada lebih dari 4.100 ha di TNGGP dan juga lahan kritis lainnya di Indonesia yang perlu dipulihkan ekosistemnya melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan,” katanya.

Wahju Rudianto, Kepala Balai Besar TNGGP menambahkan bahwa keunikan program ini adalah perawatan, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan setelah penanaman pohon serta pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan tipologinya.

“Bersama dengan masyarakat dan para LSM, kami mengatur secara berkala untuk mengawasi pohon yang telah ditanam untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan menjadi besar. Pendekatan ini hampir mirip dengan mandat Presiden Joko Widodo saat Hari Penanaman Pohon Nasional pada tahun 2017 bahwa menanam pohon dipastikan hidup. Kami telah sukses mengimplementasikan hal ini selama satu dekade,” katanya.

CI Indonesia sebagai mitra yang mengembangkan program restorasi berbasis masyarakat ini menjelaskan bahwa masyarakat adalah agen perubahan yang paling utama, karena mereka adalah penjaga hutan yang sebenarnya. Vice President CI Indonesia Ketut Sarjana Putra mengatakan pihaknya telah melibatkan masyarakat sedari awal, dimulai dari merancang program, pemantauan, dan evaluasi. “Mereka adalah kunci kesuksesan program ini, dimana ketika masyarakat merasakan manfaat dari upaya konservasi, maka masyarakat menjadi pelaku konservasi tersebut, seperti halnya mereka berpikir bahwa program Green Wall adalah investasi untuk perbaikan sistem air secara alami di wilayah mereka,” katanya.

Dodi Rahmat, Kepala Desa Cihanyawar, salah satu dari daerah yang terkena dampak positif program tersebut, menceritakan perubahan yang terjadi. Dia mengatakan bahwa dahulu, orang-orang harus menempuh perjalanan selama 3 jam, sepanjang 4.5 km dalam sehari untuk mendapatkan akses air bersih dari sungai karena mereka tidak memiliki akses air bersih selama 30 tahun.

Sekarang, mereka mendapatkan beragam manfaat, bukan hanya air bersih, tetapi alternatif ekonomi, tempat untuk rekreasi dan belajar, dan lain-lain. Dia juga mengatakan bahwa masyarakat lokal terlibat penuh dalam program untuk mendukung pemulihan hutan karena mereka merasakan perbedaannya secara langsung.

“Setelah tahu dan mendapat dampak positif dari hutan yang ada, kami secara proaktif mendukung program itu. Pada awalnya, beberapa dari kami sangat ragu tetapi sekarang kebanyakan dari kami menjadi penjaga hutan,” katanya. (Inno Jemabut)