Tjahjo Kumolo Tegaskan, Akhir Desember PNS Korupsi Dipecat

Tjahjo Kumolo Tegaskan, Akhir Desember PNS Korupsi Dipecat

SHNet, Jakarta – Mengakui kesalahan itu tidaklah mudah, namun hal yang beda dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang dengan yang dengan tegasnya mengakui kesalahannya dengan tidak segera  melakukan  pemecatan terhadap  2.357 ribu PNS yang terbukti terlibat korupsi. Untuk tidak menjadi kesalahannya, maka bersama dan mengandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan MenPan, Tjahjo melakikan MoU untuk segera melakukan pemecatan terhadap PNS yang bermasalah.

Bertempat di salah satu hotel di bilangan Sudirman, Jakarta Selatan dan disaksikan  para pejabat Kementrian Dalam Negeri, Tjahjo menegaskan pemecatan PNS bermasalah ini akan dilakukan paling lambat pada akhir tahun 2018 ini.

” Saya yang harus disalahkan dengan tidak segera mendata dan memecat PNS yang bermasalah. Jadi, bukan salah teman-teman daerah dan ini salah saya, salah Kemendagru karena ada surat edaran yang tidak tegas yang dikeluarkan pada tahun 2012 dimana pada surat ini tidak disebutkan tidak mengharuskan Pemda Provinsi ,Kabupaten untuk memberhentikan tidak horman PNS bermasalah,” ujar Tjahjo Kumolo, Kamia (13/9/2018) di Jakarta.

Seperti diketahui dalam surat edaran yang dimaksud Pak Menteri Dalam Negeri  bernomor 800/4329/SJ/tertanggal 29 Oktober 2012. Dalam surat tersebit tidak disebutkan dengan rinci mengenai pemberhentian dengan tidak hormab bagi PNS yang terbukti korupsi. Namun, surat itu hanya mengatakan larangan agar PNS  yang terlibat korupsi tidak diangkat lago dalam kabatan struktural. Kini surat edaran itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi,lantaran sudah ada surat pengganti bernomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukun terhadap Aparat Sipil Negara yang melakikan tindak pidana korupsi.

Surat berisikan tiga poin ini diantaranya adalah, bahwa setiap tindak pidana korupsi merupakan extraordunary crime dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang perantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanki yang tegas bagi yang melakukannya dalam hal ini aparatur Sipil Negara untuk memberi efek jera.

Dipoin kedua, memberhentikan dengan tidak horma. Aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetapi injracht sesuai dengan ketwntuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Serta di poin ketiga adalah, dengan twrbutnya surat edaran ini, maka surat edaran nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktpber 2012 dinuatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Sementara itu dari Badan Kepegawaoan Negara (BKN) ada sedikitnya tercatat 2.259 PNS korupsu yang belum dupecat yang semua itu tersebar di tingkat provinsi,kabupaten dan kota. PNS yang belum dipecat menurut data yang ada  twrdapat du institusi kementerian atau lembaga tingkat pusat sebanyak 98  orang dan total keseluruhan adalah 2.357 orang.

Data PNS Yang Korupsi dan Bermasalah

Rekapitulasi PNS yang terlibat tipikor berdasarkan daerah
1. Aceh: 89 orang (13 orang tingkat provinsi dan 76 orang tingkat kabupaten/kota)
2. Sumatera Utara: 298 orang (33 orang tingkat provinsi dan 265 orang tingkat kabupaten/kota)
3. Sumatera Barat: 84 orang (12 orang tingkat provinsi dan 72 orang tingkat kabupaten/kota)
4. Riau: 190 orang (10 orang tingkat provinsi dan 180 orang tingkat kabupaten/kota)
5. Kepulauan Riau: 27 orang (4 orang tingkat provinsi dan 23 orang tingkat kabupaten/kota)
6. Sumatera Selatan: 13 orang (2 orang tingkat provinsi dan 11 orang tingkat kabupaten/kota)
7. Jambi: 44 orang (15 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/kota)
8. Bengkulu: 20 orang (1 orang tingkat provinsi dan 19 orang tingkat kabupaten/kota)
9. Bangka Belitung: 6 orang (6 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/kota)
10. Lampung: 97 orang (26 orang tingkat provinsi dan 71 orang tingkat kabupaten/kota)
11. Kalimantan Barat: 47 orang (4 orang tingkat provinsi dan 43 orang tingkat kabupaten/kota)
12. Kalimantan Tengah: 55 orang (5 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/kota)
13. Kalimantan Selatan: 44 orang (10 orang tingkat provinsi dan 34 orang tingkat kabupaten/kota)
14. Kalimantan Timur: 60 orang (12 orang tingkat provinsi dan 48 orang tingkat kabupaten/kota)
15. Kalimantan Utara: 10 orang (0 orang tingkat provinsi dan 10 orang tingkat kabupaten/kota)
16. Banten: 70 orang (17 orang tingkat provinsi dan 53 orang tingkat kabupaten/kota)
17. DKI Jakarta: 52 orang (52 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/kota)
18. Jawa Barat: 193 orang (24 orang tingkat provinsi dan 169 orang tingkat kabupaten/kota)
19. Jawa Tengah: 23 orang (1 orang tingkat provinsi dan 22 orang tingkat kabupaten/kota)
20. DI Yogyakarta: 3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/kota)
21. Jawa Timur: 80 orang (3 orang tingkat provinsi dan 77 orang tingkat kabupaten/kota)
22. Bali: 37 orang (5 orang tingkat provinsi dan 32 orang tingkat kabupaten/kota)
23. NTB: 72 orang (7 orang tingkat provinsi dan 65 orang tingkat kabupaten/kota)
24. NTT: 183 orang (5 orang tingkat provinsi dan 178 orang tingkat kabupaten/kota)
25. Sulawesi Selatan: 30 orang (1 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/kota)
26. Sulawesi Barat: 3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/kota)
27. Sulawesi Tenggara: 4 orang (0 orang tingkat provinsi dan 4 orang tingkat kabupaten/kota)
28. Sulawesi Tengah: 56 orang (12 orang tingkat provinsi dan 44 orang tingkat kabupaten/kota)
29. Sulawesi Utara: 58 orang (8 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/kota)
30. Gorontalo: 32 orang (6 orang tingkat provinsi dan 26 orang tingkat kabupaten/kota)
31. Maluku: 9 orang (0 orang tingkat provinsi dan 9 orang tingkat kabupaten/kota)
32. Maluku Utara: 65 orang (20 orang tingkat provinsi dan 45 orang tingkat kabupaten/kota)
33. Papua Barat: 59 orang (18 orang tingkat provinsi dan 41 orang tingkat kabupaten/kota)
34. Papua: 146 orang (10 orang tingkat provinsi dan 136 orang tingkat kabupaten/kota)Rekapitulasi data PNS yang terlibat tipikor pada instansi pusat:

1. Kementerian Perhubungan: 16 orang
2. Kementerian Agama: 14 orang
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 orang
4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 9 orang
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 8 orang
6. Kementerian Keuangan: 6 orang
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 5 orang
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 4 orang
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3 orang
10. Kementerian Pertahanan: 3 orang
11. Kementerian Pertanian: 3 orang
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2 orang
13. Kementerian Tenaga Kerja: 1 orang
14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: 1 orang
15. Kementerian Kesehatan: 1 orang
16. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 1 orang
17. Kementerian Perindustrian: 1 orang
18. Mahkamah Agung: 5 orang
19. Badan Narkotika Nasional: 1 orang
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 orang
21. Badan Pusat Statistik: 1 orang
22. Setjen Komisi Pemilihan Umum: 3 orang. (Maya Han)