RI Tentukan Batas Waktu Untuk Capai Persetujuan Induk Asahan

RI Tentukan Batas Waktu Untuk Capai Persetujuan Induk Asahan

Jakarta, 13 September 1974 – Batas waktu telah ditentukan oleh pihak Indonesia kepada utusan Jepang untuk menyelesaikan perundingan proyek Asahan yang sejak Kamis memasuki babak penentuan perumusan persetujuan induk (master agreement), demikian Kepala Proyek Alumunium Asahan, Ir. Bishuk Siahaan.

Hari Jum’at perundingan dilanjutkan lagi antara delegasi Indonesia dpp Ir. Suhud dengan 11 orang anggotanya serta pihak Jepang dpp Seo dengan tim perundingan sebesar 13 orang.
Perundingan yang dibuka di Gedung Departemen Pertambangan itu, kini memasuki tahap perampungan persetujuan induk (master agreement) setelah pada bulan Mei yang lalu telah dicapai persetujuan dasar.

Menurut Ir. Bishuk Siahaan, Jepang pada pembukan perundingan ini kembali mengemukakan kesulitan yang dialami konsorsium Jepang dalam menghimpun dana pembiayaan proyek tersebut yang kini telah meningkat dari rencana biaya semula sebesar US$550 juta menjadi US$840 juta. Kenaikan biaya disebabkan inflasi dan kenaikan harga minyak bumi. Disamping itu dalam kebijakan menekan inflasi, pemerintah Jepang akhir-akhir telah mengurangi pemberian kredit dengan menaikan suku bunga kredit.

Jepang sebenarnya tidak perlu khawatir bahwa RI akan mencari sumber lain di luar Jepang untuk membiayai proyek raksasa tersebut apabila mereka menyanggupinya, demikian Ir. Suhud ketua tim perundingan RI menjelaskan kepada SH sebagai reaksi terhadap kawat “AP” dari Tokyo mengenai kekhawatiran tersebut.

Intruksi pemerintah Jepang
Kalangan delegasi Jepang menyatakan bahwa pemerintah telah menginstruksikan agar utusan Jepang menyelesaikan dulu perundingan babak penentuan rencana induk. Meskipun belum dapat ditandatangani sekarang konsep persetujuan induk harus dapat dirundingkan sampai selesai.

Utusan Jepang dalam hal ini memang tak dapat berbuat lain karena pihak Indonesia telah menentukan batas waktu dan perundingan tak bisa diulur lagi “lebih cepat, lebih baik”, kata Ir. Suhud.

Janji ditagih
Dalam pada itu pihak Indonesia telah menagih janji mantan anggota DPR Jepang, Kimura yang kini menjadi Menteri Luar Negeri bahwa ia akan “Harakiri” (bunuh diri) bila proyek Asahan tidak sampai dilaksanakan.

Kimura merupakan salah satu promotor yang antusias terhadap proyek yang dapat mengolah potensi sungai Asahan di Sumatera Utara. Ketika ia meninjau beberapa waktu yang lalu lokasi proyek tersebut. Kimura menjadi begitu terpesona sehingga keluarlah ucapannya bahwa ia akan harakiri bila proyek tersebut gagal ditangani Jepang.

Ketika Kimura selaku Menlu baru-baru ini mengunjungi Indonesia, janji tersebut telah ditagih oleh pejabat RI, kata Ir. Bishuk Siahaan. (SH)