PLBN Ditargetkan Bisa Jadi Tempat Pertemuan Bilateral

PLBN Ditargetkan Bisa Jadi Tempat Pertemuan Bilateral

Plt BNPP Widodo Sigit Pudjianto bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Motaain, Atambua, Selasa (18/9) dalam rangka HUT VIII BNPP.

SHNet, ATAMBUA –  Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dibangun megah agar menjadi multi fungsi ke depan. PLBN tidak hanya sebagai pos jaga lalulintas perbatasan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi ke depan. Fasilitas PLBN juga dilengkapi hingga memiliki ruang pertemuan yang bagus.

Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Widodo Sigit Pudjianto, di Atambua, Belu, Nusa Tenggara Timur, Rabu (19/9) mengatakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK), standar PLBN sangat tinggi. Fungsi dari bangunan PLBN ini juga terus ditingkatkan.

“Kita ingin ada multiplier efek dari PLBN ini. Bisa menjadi tempat meeting dengan negara tetangga. Jadi pertemuan antara negara tidak harus ke Jakarta atau ibu kota negara tetangga. Bisa juga dilakukan di PLBN saja,” kata Widodo Sigit.

Tahun 2018, sudah ada 7 PLBN yang selesai dibangun oleh pemerintah dengan standar yang tinggi. Sementara tahun 2019 akan ditambah 10 unit. Fasilitas yang sediakan sangat memadai dengan fungsi yang maksimal, termasuk ruang pertemuan standar internasional antara Indonesia dengan negara tetangga. Sebanyak 27 kementerian/lembaga yang berhubungan langsung dengan PLBN mendapat ruang dan peran yang sama. Semua lembaga tersebut sepakat, kata Widodo Sigit, untuk mensejahterakan masyarakat perbatasan karena merupakan halaman depan Indonesia bagi negara tetangga.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan masyarakat, sanitasi di daerah perbatasan, BNPP telah bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga. Dengan Universitas Indonesia misalnya, tenaga dokter diajak untuk membantu pusat kesehatan masyarakat (puskemas), dengan Institut Pertanian Bogor, hasil-hasil penelitiannya tentang pertanian dan peternakan coba dikembangkan di daerah perbatasan.

“Kita ingin daerah perbatasan ini tumbuh sebagai satu ekosistem ekonomi baru. Kita bisa lakukan itu,” ujarnya. Dalam membangun ekositem ekonomi tersebut, BNPP lebih dahulu mempelajari kebutuhan negara tetangga. Di Atambua misalnya, PLBN menyesuaikan dengan kebutuhan dan pasar yang ada di Timor Leste.

“Dalam bidang pertanian, kita ingin lindungi hasil panen raya petani. Kita pastikan harga tidak jatuh. Kalau kebutuhan di sini terpenuhi, kita masukan ke pasar yang bisa diakses oleh negara tetangga, Timor Leste,” jelas Widodo Sigit.

Sementara Bupati Belu, Willybrodus Lay, mengatakan pada era Jokowi-JK masyarakat Atambua tidak lagi merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Infrastruktur seperti jalan, jembatan dan bendungan dibangun oleh pemerintah pusat. Perlahan-lahan masalah ketertinggalan di daerah perbatasan tersebut dibenah. “PLBN sekarang suadh mulai tumbuh sebagai pusat ekonomi baru. Kalau ada kegiatan ekonomi yang lebih baik nanti di situ, produk lain akan ikut terserap, apakah kerajinan, pertanian dan UKM lainnya,” katanya. (CJ)